Wacana

Peran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Distrik Prafi

DISTRIK Prafi merupakan salah satu wilayah setingkat kecematan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wilayah distrik ini oleh masyarakat dikenal sebagai daerah Satuan Permukiman (SP). Mayoritas penduduk daerah SP Distrik Prafi adalah warga transmigran dari Pulau Jawa dan beretnik Jawa.

Selama masa pandemi Covid-19, perkembangan pembangunan indikator makro ekonomi di Distrik Prafi relatif menunjukan trend yang baik. Karena itu prioritas pembangunan pada 2022 yaitu pemulihan ekonomi diharapkan menjadi pijakan untuk melepaskan diri dari tekanan dampak pandemi.

Data BPS tahun 2021, jumlah penduduk Distrik Prafi sebanyak 17.881 jiwa. Luas wilayahnya 311,13 km2. Distrik Prafi mempunyai 16 desa, yaitu Desa Aimasi, Bedip Matoa, Bogor, Desay, Ingkwoisi, Kali Amin, Kerenu, Lismaungu, Mebji, Prafi Mulya, Somi, Upadi Hilir, Uhyeherbrig, Umbuy, Wasagi Indah, dan Waseki Pop.

Pengertian permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, fasilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Kawasan tersebut yang mana berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi apggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Manfaat Dana Desa

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, pada tahun 2022 Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk pembangunan ekonomi Distrik Prafi sebesar Rp12,5 miliar, dan telah direalisasikan penyaluran dana desa sebesar Rp9,2 miliar atau sekitar 73,75%. Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan penduduk miskin, penguatan ekonomi kreatif, pembinaan seni dan budaya, penguatan akses innformasi, serta pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama pihak ketiga yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.

Masyarakat juga tetap membangun hubungan komunikasi yang harmonis dengan pemerintah kampung sehingga semua sarana dan prasarana dapat kualitasi yang baik. Maka peran Dana Desa dalam pembangunan ekonomi akan meningkatkan nilai tambah kualitas dan nilai kemanfaatan output dalam memberikan insight yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mampu men-deliver dan meng-capture konstelasi keuangan daerah.

Arah kebijakan pengembangan desa dan kawasan perdesaan di Wilayah Papua barat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (selanjutnya disebut permukiman) dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dan permukiman melalui integrasi permukiman  mandiri dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Arah Kebijakan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa.

Singkatnya, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 itu, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Untuk mewujudkan visi dan tema pembangunan tersebut, maka harus dimulai dengan menjaring aspirasi masyarakat yang akan disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang dilakukan secara berjenjang.

Adapun arah dan kebijakan dana desa di Distrik Prafi tahun 2022. Pertama, menambah penduduk desa agar sesuai dengan kriteria ideal jumlah penduduk desa dalam wilayah bersangkutan. Kedua, memugar tempat tinggal dan mengelompokkan rumah penduduk ke dalam pemukiman yang lebih ideal. Ketiga, membangun infrastruktur desa agar terkoneksi dengan desa-desa lain dalam satu kesatuan kawasan pengembangan atau kawasan transmigrasi. Keempat, mempromosikan desa untuk bermitra dengan swasta agar terjalin kemitraan usaha dengan satu konsep, yaitu Desa Bertani atau Desa Berkebun. Kelima, pengembangan objek wisata Bendungan Biyembo Hamud sebagai tempat rekreasi di akhir pekan.

Ada dua catatan penting lainnya. Pertama, pendekatan yang akan dipakai adalah memberikan perlakuan khusus kepada desa yang relatif berkembang untuk menjadi desa utama. Perlakuan khusus yang diberikan adalah peningkatan infrastruktur sarana jalan atau penghubung. Juga sarana desa lainnya sesuai kebutuhan dan permintaan. Kedua, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) warga melalui pelatihan-pelatihan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan suluruh instansi yang terkait secara berkelanjutan maka akan memberikan nilai peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah tengah berupaya untuk merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi justru menjadi kebijakan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi kecamatan Prafi dapat memiliki efek positif dan negatif yang berantai terhadap disparitas antar wilayah. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Distrik Prafi merupakan daerah transmigrasi yang maju. Harapan penduduk setempat adalah wilayah Prafi ke depan dimekaran jadi kabupaten. Dengan sinergi yang baik antar pihak terkait, optimis pembangunan desa di Distrik Prafi dapat terlaksana secara optimal. Hal ini demi mencapai pemulihan ekonomi desa pada khususnya dan menunjang peningkatan ekonomi nasional pada umumnya. (*)

 

Andri Fuadhy,Kepala Subbagian Umum KPPN Manokwari

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.