Wacana

Pertarungan Meraih Pendidikan

SAMBIL antre di kasir ketika membeli minuman segar, saya mendengar dua ibu bercerita tentang anak-anak mereka. Salah satu obrolannya adalah tentang lokasi kursus matematika salah satu anak dari ibu tersebut. Salah satu ibu merekomendasikan salah satu lokasi kursus matematika yang menurutnya bagus.

Memilih sekolah, tempat kursus, atau guru privat menjadi penanda seseorang memiliki kapital ekonomi yang memadai. Sebab, ia dapat memiliki multipilihan terhadap pendidikan anak-anaknya. Itu juga menjadi penanda bahwa pendidikan formal semata, bagi sebagian orangtua, tak cukup untuk menjadi bekal anak-anak mereka. Perlu ada tambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengarungi zaman yang berat ini. Pertukaran informasi seperti yang dilakukan oleh dua ibu tersebut tak bisa dilakukan oleh para ibu lain yang kapital ekonominya ringkih, yang masih sibuk untuk bekerja keras di tengah rumitnya persoalan hidup.

Coba tengok beberapa analisis dari lembaga internasional mengenai keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Dalam Definingthe skills citizens will need in the future world of work yang dirilis oleh lembaga McKinsey and Company, misalnya, beberapa keterampilan yang perlu dimiliki, seperti pemikiran kritis, perencanaan dan cara kerja, komunikasi, fleksibilitas mental, sistem mobilisasi, mengembangkan hubungan, efektivitas kerja tim, kepemimpinan diri, kesadaran diri dan manajemen diri, kewirausahaan, pencapaian tujuan, kefasihan digital dan kewarganegaraan, penggunaan dan pengembangan perangkat lunak, memahami sistem digital, serta keterampilan lainnya.

Bagaimana membangun keterampilan tersebut secara praktikal? Apakah keterampilan tersebut dapat dibangun di ruang pendidikan yang tidak ramah anak? Atau di tengah guru yang belum terpenuhi kesejahteraannya? Atau yang minim fasilitas penunjang dan buku-buku berkualitas? Lebih lanjut, dalam ruang pendidikan yang tak memiliki visi misi memadai dan peta jalan yang mudah digapai.

Investasi pendidikan

Ketika pendidikan menjadi investasi, melakukan investasi sebaik mungkin semenjak dini bagi anak-anak menjadi kewajiban dan tugas utama orangtua. Tak mengherankan, para orangtua, wabil khusus yang memiliki kapital memadai, tidak hanya memasukkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Mereka memiliki rancang bangun pendidikan anak yang relatif presisi. Setelah pulang sekolah, anak-anak mereka belajar kembali di lembaga-lembaga kursus sesuai dengan minat dan bakat.

Anak-anak mereka memiliki jadwal yang penuh di setiap pekan, diasupi gizi yang memadai, dan ditemani oleh orangtua ataupun pengasuh yang telaten. Fokus belajar untuk meraih masa depan cemerlang. Untuk mengetahui minat dan bakat anak, orangtua kelas menengah atas melakukan tes minat dan bakat serta berkonsultasi kepada psikolog. Asupan informasi terkait dengan di mana sekolah yang berkualitas, lembaga kursus yang piawai mendidik, atau guru privat yang cakap sudah dimiliki mereka.

Dalam bahasa Bourdieu (1986) dalam The Forms of Capital, para orangtua tersebut memiliki kultural kapital atau kapital sosial (cultural capital or social capital) dan kapital ekonomi (economic capital). Kultural kapital atau kapital sosial merupakan stok pengetahuan yang didapat melalui interaksi keseharian di berbagai ruang dan melalui proses sosialisasi. Dalam konteks tersebut, konstruksi budaya dan internalisasinya terbangun berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda.

Obrolan ibu-ibu kelas menengah atas dengan sesamanya terkait dengan di mana lokasi kursus atau les yang tepat untuk anak-anak mereka termasuk bagian dari kultural kapital. Dan, perwujudan pilihan di mana mereka akhirnya memutuskan anak-anak mereka kursus, dengan nominal biaya tertentu merupakan perwujudan dari kapital ekonomi.

Sebab pendidikan diposisikan sebagai bagian dari investasi, maka kecenderungan orangtua yang memiliki kapital ekonomi yang memadai akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan investasi yang besar pula. Pilihan mereka untuk mengakses beragam fasilitas terbaik untuk anak-anaknya menjadi lebih besar dan terbuka.

Keributan yang terjadi setiap tahun ketika mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi mulai diterapkan misalnya menjadi salah satu penanda bahwa pendidikan terbaik diraih jika anak-anak dapat masuk ke sekolah-sekolah terbaik atau sekolah favorit. Para orangtua berjibaku memilih sekolah-sekolah negeri terbaik tersebut dengan caranya masing-masing.

PPDB zonasi yang bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan menjadi ruang yang lebih kompleks karena ada problem mendasar yang belum terpenuhi, seperti jumlah sekolah yang merata di berbagai lokasi di Indonesia. Pada akhirnya, orangtua berlomba-lomba untuk mencari sekolah-sekolah favorit yang letaknya terkumpul di wilayah perkotaan.

Di wilayah yang akses pendidikan formal mudah dijangkau, pilihan sekolah menjadi lebih banyak. Dalam satu kecamatan minimal ragam pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah, tersedia. Sekolah negeri dan sekolah swasta bisa dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan.

Kondisi yang berbeda dengan wilayah perdesaan yang dalam satu kecamatan yang tak punya banyak pilihan jenjang persekolahan. Di beberapa daerah Indonesia bahkan ada kecamatan yang tak memiliki SMA/SMK. Tak usah jauh ke wilayah Indonesia timur, Bappeda Jawa Barat dalam rilis persnya menyebut terdapat 17 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK, baik itu negeri maupun swasta (detik.com, 2023).

Kebijakan pendidikan yang kurang berpihak kepada rakyat menjadikan setiap orang menggunakan strateginya masing-masing untuk memperoleh hak pendidikan yang memadai. Mekanisme pasar yang berlangsung menjadikan orangtua yang memiliki kapital ekonomi dan kapital budaya menjadi lebih diuntungkan. Jika tak mendapat sekolah negeri favorit, mereka dapat dengan mudah memutuskan pilihan ke sekolah-sekolah swasta favorit. Jika pendidikan di sekolah tak cukup memadai, mereka dapat mencari lembaga kursus dan guru privat yang kredibel. Pilihan terbuka karena mereka memiliki kapital yang memadai.

Bagi orangtua yang memiliki kapital ekonomi dan tak mau repot, memilih sekolah swasta terbaik menjadi pilihan mereka. Sekolah-sekolah swasta ini memberi tawaran menarik bagi pendidikan anak-anak. Orangtua yang memiliki kapital ekonomi memadai kemudian melakukan penyeleksian terhadap sekolah-sekolah yang dalam pandangan mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan anak dan rancang bangun pendidikan yang sudah mereka susun.

Bayangkan saja, meski berbiaya mahal, sekolah-sekolah swasta favorit tetap diburu oleh orangtua. Satu tahun sebelum tahun ajaran baru, sekolah-sekolah swasta sudah membuka pendaftaran dan orang-orangtua sudah bersiap.

Ketika mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta favorit, mereka mendapatkan fasilitas terbaik dan guru-guru telaten yang siap dihubungi 24 jam untuk membicarakan persoalan pendidikan anak-anak mereka. Di sekolah-sekolah yang kebanyakan input siswanya berasal dari kelas menengah atas pun pihak sekolah bersiap memfasilitasi ragam ekstrakurikuler. Saya amati di beberapa sekolah swasta unggulan, setidaknya ada puluhan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh para siswa sesuai dengan keinginan mereka.

Keluarga miskin

Lalu, bagaimana bagi keluarga miskin? Di tengah situasi pertarungan tersebut tentu merekalah yang memiliki pilihan paling terbatas. Sekolah yang dapat digapai adalah sekolah-sekolah yang lokasinya paling dekat dengan rumah. Jika mereka beruntung, mereka mendapat sekolah dan guru-guru yang baik dan telaten. Jika sebaliknya, ya, disyukuri saja, sudah beruntung bisa bersekolah.

Jika tak mendapatkan kursi di sekolah negeri dekat rumah, mereka memilih sekolah swasta yang paling terjangkau dari segi biaya, yang biasanya kualitasnya pun kurang baik. Sekolah-sekolah yang mirisnya memiliki guru-guru yang dibayar murah. Akhirnya, juga bergantung pada ketangguhan guru dalam mendidik. Sebab, di sekolah-sekolah tersebut pun selalu ada guru berjiwa mulia, yang tetap mendidik dengan tekun meski tak mendapatkah hak yang memadai. Namun, situasi timpang selalu menyertai anak-anak tersebut, sehingga proses untuk meraih hak pendidikan memadai akhirnya tidak terpenuhi.

Pada akhirnya, tujuan luhur pendidikan ”mencerdaskan anak bangsa” tak dipenuhi secara optimal karena yang menjadi cerdas adalah sebagian anak-anak bangsa. Meski anggaran pendidikan Indonesia naik setiap tahun, porsi tersebut belum terdistribusi secara merata. Ada banyak kompleksitas yang menyertai setiap kebijakan pendidikan, yang sering kali masih sangat bias kelas menengah perkotaan.

Pada konteks ini beberapa usulan yang dapat diajukan antara lain, pertama, peningkatan layanan dasar pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Kedua, distribusi guru secara merata diimbangi dengan pemenuhan hak bagi guru terkait aspek kesejahteraan. Ketiga, fokus pada humanisasi dan internalisasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kondisi wilayah, kebutuhan pekerjaan, dan aspek pembentukan karakter kebangsaan dan kewarganegaraan. Keempat, sinkronisasi data kependudukan dan data pendidikan untuk memberi layanan pendidikan yang optimal.

Pertarungan meraih pendidikan merupakan konstruksi pendidikan yang selalu mengaitkan sisi ekonomi. Jika kita meyakini sila kelima Pancasila ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pendidikan bukan arena pertarungan yang kemudian cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kapital memadai. Sebab setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas, tanpa membedakan status sosial ekonomi. Negara harus menjamin hal tersebut. Apalagi jika dambaan meraih Indonesia Emas 2045 ingin diraih. Jika tidak, semua tentu hanya impian belaka. (*)

 

Anggi Afriansyah, Peneliti Sosiologi Pendidikan Pusat Riset Kependudukan BRIN

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.