Wacana

Petugas Partai

Saya dan saya yakin bersama dengan banyak orang lain, tidak nyaman dengan istilah “petugas partai” yang disematkan oleh Bu Mega kepada Presiden Joko Widodo, dan sekarang Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan.

Sebagai sebuah frasa, “petugas partai” sebenarnya netral saja. Ada petugas kebersihan, orang yang bekerja untuk menjaga kebersihan di bawah Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup. Petugas pajak, orang yang bekerja untuk memungut pajak di bawah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Tapi sebagai presiden? Kurang layak disematkan

Kenapa tidak layak bagi Presiden? Karena Presiden RI itu tidak hanya kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Mereka memang bukan simbol dari negara, tapi di pundak mereka juga disematkan tugas untuk menjaga marwah kenegaraan.

Selain itu, sistem pemerintahan RI adalah Presidensial, dimana Presiden dipilih oleh rakyat. Ini jelas berbeda dengan sistem Parlementer, dimana yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri (Prime Minister) dari partai atau koalisi pemenang pemilu.

Maka, ketika seseorang sudah menjadi Presiden, sepatutnya dia beranjak dari kelompok partainya menjadi seorang negarawan, statesman/stateswoman. Status kepala negara ini hanya dimiliki Presiden, tidak gubernur atau walikota atau pejabat lainnya.

Ganjar mungkin bisa berargumen, seperti di wawancara dengan Najwa itu, bahwa ketika sudah menjadi Presiden, maka dia berdiri di atas segala kelompok. Sayangnya, 9 tahun terakhir, kita belum melihat itu di sosok Presiden Jokowi. Termasuk dalam ikut campurnya beliau di urusan capres saat ini.

Apalagi ketika berulang kali Bu Mega menyebut Jokowi adalah petugas partai di dalam acara-acara PDIP. Meski dalam struktur partai Bu Mega posisinya lebih tinggi, betapapun Jokowi adalah Presiden. Sudah seharusnya, ketika sudah jadi Presiden, partai “mewakafkan” kadernya untuk mengabdi

Dan ada masalah yang lebih fundamental lagi. Partai di Indonesia belum bertransformasi menjadi partai yang sepenuhnya modern. Okelah PDIP membawa ideologi Sukarnoisme. Tapi, mereka juga bergantung pada sosok-sosok yang menjadi keturunan Sukarno secaraa biologis.

Dibanding dengan parpol lain, memang PDIP sudah “mendingan” dalam urusan kaderisasi. Akan tetapi, kita bisa dengan mudah mengetahui, siapa sosok sentral di PDIP, yang tak bisa dilepaskan antara sang tokoh dengan partai, yakni Bu Mega. Di sinilah “petugas partai” makin problematik.

Sirkulasi elit di dalam parpol masih belum berjalan dengan baik, maka semakin sulit untuk berharap bahwa penugasan seseorang dalam posisi pejabat publik, lebih-lebih sebagai Presiden, berlepas dari kepentingan elit parpol yang bertahun-tahun tidak berganti itu.

Catatan ini disampaikan bukan karena urusan individu. Kita hormat dengan rekam jejak Ganjar selama ini, sebagaimana kita juga menaruh hormat kepada Anies, Prabowo, dan tokoh lain sebagai individu. Tidak mudah menyediakan diri untuk kepentingan publik.

Tapi, kita semua ingin agar politik Indonesia bisa jadi lebih baik. Karena politik itulah yang akan mengarahkan kebijakan publik dan mengurus segala rupa urusan publik. From politics to policy. (*)

 

Samuel Sirken, Pemimpin Redaksi Harian Papua Barat News

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.