Wacana

Pura-pura Pengadilan HAM

VONIS bebas bagi terdakwa kasus Paniai kian menguatkan dugaan bahwa persidangan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tersebut merupakan sandiwara belaka. Kesan bahwa perkara diajukan ke pengadilan hanya ala kadarnya – asal ada satu kasus pelanggaran HAM berat yang diadili untuk memenuhi janji pemerintahan  Presiden Joko Widodo – semakin sulit disanggah.

Putusan sudah bisa diprediksi sejak penyidikan di Kejaksaan Agung. Bukannya membongkar struktur komando peristiwa di Paniai – kini Papua Tengah – pada 8 Desember 2014 yang menyebabkan empat warga sipil tewas dan 21 orang terluka, Kejaksaan cuma menetapkan Mayor Infanteri  (Purnawirawan) Isak Sattu, perwira penghubung Komando Distrik Militer Paniai, sebagai tersangka. Padahal hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap dengan rinci kejadian tersebut.

Lagi pula, penetapan tersangka tunggal dalam peristiwa pelanggaran HAM berat seperti kasus Paniai sungguh aneh. Mustahil pelanggaran HAM berat hanya dilakukan satu orang dan itu pun berposisi sebagai perwira penghubung yang sulit dimintai pertanggungjawaban komando. Alih-alih meminta publik mengawal penyidikan dan penuntutan kasus tersebut, Kejaksaan malah bertindak tak transparan.

Dalam dakwaannya, jaksa juga menghilangkan detail-detail penting, termasuk identitas tentara yang menembak dan menikam warga. Padahal penyelidikan Komnas HAM, yang rampung pada 2020, mengidentifikasi mereka dan perannya dengan jelas. Di persidangan, majelis hakim ad hoc Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar lebih banyak disuguhi kronologi versi TNI-Polri dibanding kesaksian korban dan masyarakat.

Jaksa hanya membacakan dokumen pemeriksaan saksi korban ataupun keluarganya karena tak bisa mendatangkan mereka ke persidangan. Sebaliknya, jaksa memberi ruang yang luas bagi saksi dari kepolisian dan militer untuk menuturkan keterangan mereka. Ketidaksanggupan menghadirkan saksi korban ataupun keluarganya di sidang mengindikasikan kurang sungguh-sungguhnya jaksa membongkar kasus Paniai.

Tak selesai di situ, setelah vonis, Kejaksaan seolah-olah cuci tangan dengan menyebut penyelidikan kasus Paniai tak dilakukan Kejaksaan, melainkan Komnas HAM. Padahal Kejaksaan punya kewenangan melengkapi berkas ketika kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, Kejaksaan malah tak mengikuti rekomendasi Komnas untuk menjerat empat tersangka, termasuk penanggung jawab komando.

Vonis kasus Paniai menguatkan pandangan bahwa pengadilan HAM di Indonesia hanya menjadi sarana untuk melanggengkan praktik impunitas bagi para pelanggar HAM. Hasilnya tak ada bedanya dengan jalur penyelesaian non-yudisial yang berbau kompromi. Pelakunya tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan kebenaran pun terkubur.

Putusan kasus Paniai yang mengecewakan ini menjadi preseden buruk dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan tak mengalami kemajuan. Padahal peristiwa Paniai merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dan satu-satunya yang masuk pengadilan HAM pada era dia. Hasilnya sama saja dengan persidangan HAM berat tragedi Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura pada 2000. (*)

 

Nurdin Saleh, Wartawan Tempo.

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.