Wacana

Reviu Peran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Mendorong Kesejahteraan dan Pembangunan di Papua Barat

ALOKASI Belanja Pemerintah Pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan dapat menjadi instrumen utama untuk menstimulasi pemulihan ekonomi pada Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 ini belanja K/L diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif, mendukung pelaksanaan reformasi struktural, mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur strategis serta mendukung reformasi birokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja didesain pada belanja yang dapat segera meningkatkan konsumsi, produksi dan volume jual beli dengan tetap menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Khusus untuk belanja yang dipandang perlu atau menjadi prioritas pembangunan tetap diwujudkan agar tetap menghasilkan output yang berkualitas (strategis), serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan.

Saat ini Pemerintah Pusat terus berkomitmen untuk mengoptimalkan peran APBN dalam pemulihan ekonomi di Papua Barat. Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Pemerintah Pusat di Papua Barat dialokasikan untuk 391 satuan kerja pada 39 Kementerian/Lembaga Negara dan 1 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Belanja K/L di Papua Barat difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi wilayah.

Sejalan dengan kelanjutan penanganan pendemi, alokasi belanja K/L juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian daerah dan membangun konektivitas antar daerah. Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas utama dalam belanja APBN di Papua Barat. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi pagu APBN di Papua Barat paling besar yang terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.094,07 miliar.  Hal ini sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yang sangat gencar yaitu melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

Alokasi belanja modal infrastruktur digunakan agar dapat menghasilkan output strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini didasari keyakinan bahwa untuk mendorong iklim investasi, penyediaan infrastruktur dasar mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan daya saing dan efisiensi sistem logistik, serta pemerataan pembangunan.

Selain bidang infrastruktur, belanja prioritas lainnya adalah untuk bidang pendidikan yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Belanja pendidikan di Papua Barat dialokasikan pada beberapa K/L seperti Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Masing-masing alokasi pagu bidang pendidikan pada K/L tersebut dialokasikan pada output belanja pendidikan dasar, menengah dan tinggi, sarana dan prasarana bidang pendidikan, bantuan pendidikan serta pelatihan bidang pendidikan. Pelaksanaan berbagai program bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing SDM di Papua Barat. Dalam jangka panjang, pendidikan yang berkualitas juga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi serta meminimalkan social cost dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Belanja prioritas selanjutnya sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM adalah belanja bidang kesehatan. Belanja kesehatan di Papua Barat difokuskan pada program pembinaan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dukungan kekarantinaan serta pembinaan kesehatan keluarga. Pandemi yang belum sepenuhnya usai serta lima jenis penyakit endemi seperti Malaria, Tuberkulosis Paru, Kusta, Demam Berdarah, dan HIV/AIDS masih menjadi fokus utama belanja di bidang kesehatan. Namun demikian, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat tetap menjadi prioritas. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial, serta pemerataan pelayanan kesehatan.

Sebagai instrumen fiskal besaran realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan berakhirnya Triwulan III 2022 telah mencapai Rp4.754,45 miliar atau 59,29 persen dari pagu. Kontributor terbesar disumbang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.758,71 miliar atau tumbuh 14,95 persen (year on year). Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 pada Tahun 2022 dengan tambahan komponen tunjangan kinerja sebesar 50 persen dengan total keduanya mencapai Rp214,16 miliar ikut andil dalam pertumbuhan capaian realisasi belanja pegawai.

Dari keseluruhan belanja, realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa terkontraksi seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi di awal tahun 2022. Pada belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar 3,59 persen (year on year) menunjukkan adanya efisiensi dalam mendukung kegiatan operasional K/L dan pemeliharaan aset BMN pasca pandemi. Selain itu, berbagai kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV diprediksi akan meningkatkan capaian realisasi belanja barang dan jasa.

Sementara itu pada belanja modal, laju realisasi mengalami penurunan sebesar 42,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Permasalahan rendahnya capaian realisasi belanja hingga Triwulan III 2022 yang dihadapi K/L antara lain adanya refocusing/realokasi anggaran, spesifikasi barang yang tersedia di Papua Barat sangat terbatas, terlambatnya penetapan pejabat pengelola keuangan, keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta penyelesaian pembayaran.

Dari sisi belanja modal, status lahan tanah yang masih belum selesai dihibahkan/belum dibebaskan (sengketa) seperti proyek bandara, lelang yang terpusat dan perubahan kontrak menjadi multi years membuat pelaksanaan kontrak menjadi terlambat. Hal ini ditambah lagi dengan adanya gangguan pada penyelesaian pekerjaan fisik karena cuaca buruk, serta pembayaran termin kontrak pekerjaan baru dapat dilakukan di akhir tahun anggaran.

Dalam rangka agar alokasi dana APBN 2022 dapat terealisasi sepenuhnya di akhir tahun anggaran, perlu diantisipasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi yaitu: adanya realokasi/refocusing anggaran yang berdampak pada penyerapan anggaran dan capaian output Satker; masih adanya pemblokiran pagu yang menyebabkan terhambatnya proses pencairan anggaran; masih belum idealnya kuantitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan; penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terlambat sehingga menyebabkan penumpukan SPM di akhir tahun yang akhirnya dapat menghambat realisasi belanja; dan adanya faktor-faktor eksternal misalnya: adanya kesulitan dalam pemenuhan barang dan jasa pada beberapa satker di wilayah Papua Barat, baik karena keterbatasan jumlah penyedia barang/jasa, keterbatasan material barang/jasa, maupun karena kesulitan dalam hal transportasi. Selain itu faktor cuaca yang ekstrem serta kondisi geografis yang unik yang juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian pekerjaan di Papua Barat yang mana sebagaimana kita ketahui, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi membuat penyelesaian pekerjaan infrastruktur menjadi tertunda sedangkan kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat proses transportasi material menjadi terhambat.

Dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, upaya koordinasi dan komunikasi yang optimal antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN dan Satker di wilayah Papua Barat yang diiringi dengan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif akan terus dilakukan. Hal ini didukung pula dengan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan anggaran termasuk identifikasi kontrak atau pekerjaan yang berpotensi tidak selesai tepat waktu. Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya untuk mengingatkan satker mitra kerja agar segera melakukan koordinasi dengan pihak ketiga serta bersama-sama mencari solusi apabila terdapat kendala yang dihadapi. Dengan adanya langkah-langkah antisipasif tersebut, diharapkan berbagai permasalahan yang sering terjadi menjelang Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diatasi sehingga alokasi dana APBN dapat memberikan dampak yang optimal pada pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat. (*)

 

Imam Hidayat, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.