Wacana

Seretnya Belanja APBN dan Potensi Reflasi

KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama Oktober 2022 menunjukkan sejumlah pertanyaan besar. Saldo fiskal, yang sepanjang tahun berjalan selalu mencatatkan surplus, kembali defisit, yakni Rp 169,5 triliun atau setara dengan 0,91 persen terhadap produk domestik bruto.

Kekontrasan defisit fiskal terlihat dari penerimaan negara yang meningkat, sedangkan belanja pemerintah justru mengalami perlambatan. Pagu anggaran belanja sampai periode yang sama, di satu sisi, baru terserap 75,7 persen. Realisasi hingga akhir tahun diprediksi paling banter hanya mencapai 85 persen.

Penerimaan negara, di sisi lain, justru sudah hampir memenuhi target. Penerimaan pajak, misalnya, sudah mencapai Rp 1.446,2 triliun atau 97,5 persen dari sasaran yang dipatok Rp 1.485 triliun. Dengan sisa dua bulan yang tersedia, penerimaan perpajakan niscaya bisa melampaui target.

Meski demikian, kenaikan penerimaan perpajakan itu juga menyisakan beberapa kontradiksi. Kenaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas, misalnya, lebih dominan dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas alih-alih peningkatan obyek atau subyek pajaknya.

Kenaikan PPh non-minyak dan gas, yang diklaim tidak mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, bisa keliru tafsir. Karyawan dengan upah di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang di-PHK toh bukan pembayar PPh. Artinya, tidak ada korelasi antara PHK dan PPh.

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), yang dipandang sebagai pemulihan ekonomi tetap berlangsung, juga tidak kalah bermasalahnya. Penyumbang terbesar PPN adalah sektor industri pengolahan, sedangkan kinerja sektor yang bersangkutan melandai, untuk tidak menyebutnya menurun.

Sejumlah kontradiksi di atas agaknya terkonfirmasi dari sisi konsumen. Simpanan masyarakat di perbankan meningkat tajam. Laporan analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga tumbuh 10 persen year-on-year mencapai Rp 7.681,9 triliun per Oktober 2022.

Potensi reflasi—fenomena resesi ekonomi yang disertai dengan tingginya inflasi—yang dirumorkan akan terjadi pada tahun depan disikapi masyarakat dengan kehati-hatian. Wujud antisipasi itu adalah menimbun simpanannya untuk berjaga-jaga. Artinya, konsumsi yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan PPN tadi bisa melemah.

Sampai di titik ini, optimisme tapi tetap waspada agaknya menjadi jalan tengah yang aman. Perlambatan belanja negara bisa pula dipahami sebagai kehati-hatian pemerintah agar defisit sampai akhir tahun tidak kian membengkak. Pembengkakan defisit membawa konsekuensi penambahan utang yang makin tinggi pula.

Kecenderungan kehati-hatian pemerintah ini bisa disimak dari posisi utang pemerintah yang turun 21,7 persen dibanding periode yang sama pada 2021. Kendati rambu-rambu rasio utang maksimum 60 persen, pemerintah tampaknya berupaya keras agar rasio utang tidak terlampaui hanya di level 40 persen. Apalagi skema berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia akan berakhir tahun ini, sehingga tahun depan penerbitan surat utang negara harus bersaing dengan obligasi korporasi guna mendapatkan pembiayaan. Kenaikan suku bunga surat utang negara untuk menarik investor akan membawa tekanan berat dalam kondisi fiskal.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memang menjadi exit strategy bagi APBN. Namun dampaknya terhadap penerimaan tahun depan masih perlu diuji. Bukti empiris menunjukkan bahwa dampak perubahan fundamental perpajakan dalam penerimaan hanya berlaku sekali putaran. Artinya, dampak pada tahun kedua tidak terlalu bisa diharapkan.

Cerita yang sama juga terjadi pada pemerintah daerah. Dana pemerintah daerah yang diparkir di perbankan menembus Rp 278,73 triliun. Dana simpanan mereka yang tertinggi sejak 2019—masa sebelum pandemi Covid-19—sudah dengan sendirinya menjelaskan hal ini.

Penyebabnya, lagi-lagi, serapan belanja pemerintah daerah belum optimal. Tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022 tampaknya tidak diikuti dengan akselerasi belanja. Kebiasaan merealisasi belanja negara/daerah pada akhir tahun sepertinya belum terkikis betul.

Sampai di sini, sikap waspada tampaknya lebih menonjol daripada optimismenya. Kehati-hatian dengan berbagai manifestasinya memang sah tapi, sadar atau tidak, sikap itu kadang bertentangan dengan optimisme. Seretnya belanja negara merupakan salah satu contoh konkretnya.

Bagaimanapun, kelangsungan APBN 2022 menjadi dasar bagi APBN 2023. Keduanya masih tetap diharapkan sebagai peredam kejut dan landasan untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global. Alhasil, kepastian belanja negara menjadi semacam role model bagi optimisme ekonomi domestik. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.