Wacana

Solusi Tantangan Ekspor di Daerah

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof Dr (Hc)  KH Ma’ruf Amin yang juga sebagai ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menargetkan Indonesia menjadi ‘Pusat Produsen Produk Halal’ terkemuka di dunia pada 2024 dalam kerangka besar menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Januari 2022, Wapres telah mencanangkan gerakan Global Halal Hub (GHH) sebagai  gerakan nasional percepatan ekspor produk halal.

Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah, dan salah satu komponen yang diukur adalah nilai ekspor produk halal untuk sektor makanan dan minuman halal, fesyen, obat-obatan, dan kosmetik.

Beberapa sektor produk halal Indonesia juga masuk dalam peringkat 10 besar global, seperti makanan halal yang menempati peringkat ke-2, fashion muslim peringkat ke-3, dan obat-obatan serta kosmetik peringkat ke-9. Dengan demikian, peningkatan ekspor produk halal Indonesia juga akan meningkatkan peringkat ekonomi syariah Indonesia di kancah dunia.

Produk halal Indonesia mencatatkan perkembangan yang cukup baik. erdasarkan data Kementerian Perdagangan periode September 2022, ekspor poduk halal ke negara-negara OKI mencapai 875,4 juta dolar AS atau setara Rp 13 triliun.

Nilai ekspor ini tumbuh 18,49 persen dibandingkan periode September 2021. Capaian ini juga merupakan amanah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2020 – 2024, terkait peningkatan ekspor untuk ketahanan ekonomi dan efektivitas perjanjian dagang.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh para asosiasi pengekspor produk halal untuk melakukan ekspor, umumnya menyangkut isu kualitas, kuantitas, kapasitas, dan kontinuitas produksi. UKM pengekspor memiliki kendala kapasitas produksi yang kontinu dan terjaga kualitasnya, tidak jarang UKM pengekspor gagal memenuhi jumlah produk yang dibutuhkan buyer.

Tidak jarang pula, produk sampel yang disetujui buyer berbeda dengan produk yang dikirimkan, artinya terjadi inkonsistensi kualitas produk. Tantangan lainnya berkaitan program pendampingan yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan UKM ekspor.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan menilai pentingnya keberadaan inkubasi ekspor produk halal. Inkubator ekspor produk halal memiliki peranan yang cukup sentral dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pengekspor karena tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan.

Proses inkubasi pengekspor terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu: pertama, tahapan pra-inkubasi yang merupakan fase uji kelayakan ekspor bagi para pengekspor produk halal. Kedua, tahapan inkubasi yang merupakan fase “end to end” pendampingan (coaching) mulai dari pengembangan produk, logistik, keuangan dan pembayaran, pemasaran, hingga sertifikasi halal serta perizinan yang diperlukan untuk Negara Tujuan Ekspor (NTE).

Tahapan ketiga, yaitu pascainkubasi, yang merupakan monitoring dan tindak lanjut serta menjaga komunikasi dengan pengekspor produk halal untuk menjaga kontinuitas ekspor. Selain itu, tahapan pascainkubasi ini juga diharapkan sebagai wadah komunikasi untuk tetap meneruskan perkembangan informasi ekspor kepada para pengekspor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No  7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam Pasal 132 disebutkan bahwa penyelenggaraan inkubasi dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Badan Hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berpotensi kuat menyelenggarakan proses inkubasi ekspor produk halal di daerah. Salah satu contoh implementasi adalah Export Center Surabaya hasil kerja sama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, bersama dengan KADIN Provinsi Jawa Timur dan didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) berpotensi mengimplementasikan pembentukan inkubator ekspor produk halal yang disebut Halal Export Center. Saat ini sudah terdapat enam provinsi yang membentuk KDEKS dan dipimpin langsung oleh gubernur. Enam provinsi tersebut, yaitu Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan operasional Halal Export Center dapat menerapkan sistem swakelola tipe I, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pemerintah provinsi, untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional Halal Export Center. Sedangkan pengelola merupakan fasilitator ekspor yang terdaftar di Kementerian Perdagangan yang disediakan oleh KADIN setempat.

Halal Export Center ini dapat memberikan pendampingan terintegrasi dan menyeluruh kepada pelaku ekspor produk halal di daerah, sehingga peningkatan nilai ekspor produk halal berkelanjutan dapat tercapai. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak terkait serta kolaborasi antara pelaku usaha dan Pemerintah sangat dibutuhkan. (*)

 

Achmad Iqbal, Deputi Direktur Akselerasi Dan Kemitraan Usaha Syariah KNEKS

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.