Tujuh Masalah RUU Sisdiknas

Kegaduhan atas draf rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah berlangsung dalam tiga-empat bulan terakhir. Pada 28 Maret lalu, misalnya, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi, menyatakan dengan tegas bahwa fraksinya akan menolak revisi Undang-Undang Sisdiknas jika frasa “madrasah” dihilangkan dari draf rancangan. Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, dan Perguruan Taman Siswa juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghentikan inisiasi perubahan undang-undang lama karena ditemukan begitu banyak kejanggalan dalam rancangan tersebut.

Dewan Senat Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia sebenarnya telah membahas draf rancangan undang-undang itu beserta naskah akademiknya pada April lalu. Pertemuan ini dihadiri 43 peserta yang mewakili perguruan tinggi masing-masing dan menghadirkan pembicara utama Hanif Nurcholis, Ketua Senat Universitas Terbuka. Pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan.

Pertama, secara konseptual, satu rancangan undang-undang haruslah disusun sesuai dengan kebutuhan nyata kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat satu bangsa dan negara yang dituangkan dalam satu naskah akademik yang komprehensif. Undang-undang itu disusun untuk mengatur satu negara agar masyarakatnya semakin maju dan memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bagi Indonesia, norma-norma hukumnya dipengaruhi oleh norma hukum yang bersumber dari hukum Islam, norma warisan hukum kolonial Belanda, norma hukum internasional (PBB), dan norma hukum adat. Jika draf itu menganulir istilah “madrasah” dan “pesantren”, tentu ia mengingkari ciri kehidupan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam dengan sistem dan tata kelola pendidikannya yang sudah terpelihara selama berabad-abad.

Kedua, draf ini terlihat tidak memiliki semangat yang akan menempatkan pendidikan sebagai jalur pemerata (the best equalizer) untuk memajukan mereka yang tertinggal. Menurut Global Wealth Databooks (2016), Indonesia berada pada urutan keempat terburuk dalam tingkat kesenjangan sosial di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Bahkan, menurut Oxfam (2017), harta empat orang kaya Indonesia setara dengan jumlah kekayaan 100 juta penduduk miskin negeri ini.

Yang amat memprihatinkan lagi, harta orang kaya itu disembunyikan di luar negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebutkan 80 persen aset mereka disembunyikan di Singapura. Presiden Jokowi menyebutkan pula adanya Rp 11 ribu triliun duit mereka yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah ini setara dengan 5-6 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya dinikmati oleh 274 juta penduduk negeri ini.

Semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial yang melahirkan kemiskinan massal ini seakan-akan tidak tersentuh oleh pendidikan. Draf rancangan itu tidak memberi diskresi untuk membebaskan masyarakat miskin dari keterbelakangan dan kemiskinannya.

Ketiga, DSPTNI melihat draf itu tidak memiliki urgensi yang signifikan untuk mengganti undang-undang lama. Karena itu, jika tidak direkonstruksi secara mendasar, draf tersebut hendaknya tidak dilanjutkan prosesnya menjadi undang-undang baru.

Kelemahan yang amat mencolok dari draf tersebut adalah inkonsistensi dari semangatnya yang hendak menyempurnakan undang-undang lama. Tapi yang terlihat adalah pengerdilan substansi pendidikan yang amat ekstrem. Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak diintegrasikan ke dalam satu undang-undang. Tapi, sebaliknya, keduanya dibuang. Hanya beberapa norma yang dimasukkan dalam pasal-pasal secara parsial ditambah beberapa norma yang didelegasikan ke dalam regulasi yang lebih rendah, yaitu peraturan pemerintah. Dengan demikian, rancangan ini, kalau diundangkan, bukan menjadi lebih baik, tapi malah membuat compang-camping pengaturan sistem pendidikan nasional serta akan membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Keempat, draf tersebut terlihat tidak realistis. Masalah mendasar yang tengah dihadapi oleh semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan saat ini adalah mutunya yang amat rendah. Bahkan, menurut Tabel Liga Global (2013), Indonesia menempati posisi terburuk mutu pendidikannya di dunia. Sekitar 90 persen dari 300 ribu sekolah lebih belum memenuhi standar minimal. Di antara 4.593 perguruan tinggi negeri dan swasta, hanya empat yang termasuk dalam peringkat 500 World Class University (2021).

Mengapa kenyataan ini tidak mendapat perhatian tersendiri? Jika sudah diketahui mutunya yang amat rendah, apalagi setelah dilanda pandemi Covid-19 yang membuat mutunya semakin menurun, mengapa draf ini tidak memberi dasar serta arah pencapaian standar yang tinggi dan diikuti oleh arah pengelolaannya yang lebih akuntabel?

Kelima, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang menunjukkan komitmennya terhadap pembiayaan pendidikan yang cukup besar. Komitmen itu dinyatakan bahkan dalam konstitusi, bahwa negara memprioritaskan 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Namun anggaran yang amat besar itu terlihat tidak menetes jelas kepada anak didik.

Bank Dunia (2020) melaporkan 86 persen anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pejabatnya. Bahkan anggaran untuk kesejahteraan itu mencapai 90 persen di 32 kabupaten/kota. Sebagai perbandingan, Vietnam mengatur bahwa anggaran untuk kesejahteraan hanya maksimal 43 persen dari seluruh anggaran pendidikan.

Keenam, untuk memperoleh draf yang lebih aspiratif, partisipatif, dan berorientasi ke depan, tampaknya diperlukan dua pendekatan. Pertama, pendekatan komparatif dengan melihat hal-hal baru dan relevan, seperti undang-undang serupa di negara-negara tetangga atau negara maju, untuk diadopsi. Amerika Serikat, misalnya, memiliki Undang-Undang Keberhasilan Setiap Siswa (Every Student Succeeds Act 2015) yang hanya berfokus pada pencapaian standar yang tinggi, asesmen, akuntabilitas, guru dan kepemimpinan, dukungan masyarakat, serta pembiayaan. Kedua, pendekatan reflektif dengan melihat seluruh undang-undang yang terkait dengan Sisdiknas sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dengan kedua pendekatan itu akan terlihat arah dan prioritas pendidikan nasional yang bakal dituangkan dalam draf tersebut.

Ketujuh, bekas Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi (2004), pernah menyatakan, “Bagi Malaysia, urusan pendidikan tidak kami sebut urusan yang amat penting (extremely important) atau mutlak vital (absolutely vital). Tapi pendidikan adalah urusan yang menyangkut hidup-matinya seluruh bangsa kami di masa depan.” Dengan demikian, semoga tidak akan ada lagi pihak yang main-main dengan urusan pendidikan karena pendidikan sungguh menyangkut keselamatan hari depan kita bersama. (*)

 

Hafid Abbas, Ketua Dewan Senat Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: