Wacana

Urgensi Persiapan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua

TEPAT pada 11 November lalu, Indonesia resmi memiliki 37 provinsi dengan adanya tambahan tiga daerah otonom baru Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tiga provinsi baru Papua tersebut sudah resmi berdiri sejak 25 Juli lalu dan pelantikan penjabat gubernur barunya dilakukan beberapa hari lalu. Dengan telah ditunjuknya penjabat gubernur, roda pemerintahan di ketiga provinsi baru ini sudah dapat dijalankan.

Meski demikian, adanya tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih yang hadir di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 itu berpotensi memiliki konsekuensi elektoral yang cukup kompleks. Pertama, berkaitan dengan pendaftaran partai politik. Memang benar, partai politik belum memiliki kewajiban untuk memiliki struktur pengurus di ketiga provinsi itu dalam Pemilu 2024. Namun tidak berarti bahwa partai dapat mengulur waktu untuk membentuk strukturnya di sana. Pasalnya, ketika ketiga daerah itu akan turut menjadi daerah pemilihan, konstituen di sana memerlukan wakilnya yang dapat menyuarakan aspirasi mereka.

Mungkin saja kewajiban adanya struktur partai di tingkat provinsi ini tidak terlalu menjadi masalah bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang daerahnya memang tidak mengalami pemekaran. Namun hal ini akan menjadi penting, khususnya bagi pemilihan umum anggota DPRD provinsi. Tidak diikutkannya ketiga provinsi baru tersebut dalam tahapan verifikasi partai politik berimplikasi pada tidak adanya partai politik (yang terverifikasi) di provinsi tersebut. Padahal kehadiran partai di tingkat provinsi perlu karena nantinya mereka akan mencalonkan kader-kadernya sebagai calon anggota DPRD provinsi. Karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik untuk segera menyusun struktur kepengurusannya di sana.

Kedua, hadirnya tiga provinsi baru ini juga berdampak pada perlunya penyelenggara pemilihan umum di sana. Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu segera hadir di sana. Aturan yang memayungi kehadiran penyelenggara pemilu di ketiga provinsi ini juga harus segera disusun agar kehadiran dan kinerja mereka sah. Apalagi, bagi KPU, penyiapan infrastruktur pemilu dan tahapan selanjutnya akan sangat memerlukan kehadiran pengurus mereka di sana. Setidaknya, penyelenggara pemilu sudah harus dibentuk pada Desember tahun ini, tepatnya saat tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimulai. Dengan begitu, KPU dapat melakukan verifikasi dukungan calon DPD yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Ketiga, pembentukan tiga provinsi itu juga dapat berimplikasi pada data pemilih. Hal krusial yang perlu menjadi catatan adalah perpindahan catatan administrasi kependudukan dari provinsi induk (Papua) menjadi provinsi baru. Ketika migrasi pencatatan sipil ini tidak berlangsung dengan cepat dan saksama, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai masalah dalam data pemilih, seperti pemilih ganda atau justru pemilih tidak terdaftar. Selain sebagai basis data pemilih, data kependudukan ini dapat menjadi basis penentuan jumlah dukungan bagi calon anggota DPD. Karena itu, migrasi data kependudukan ini harus dilaksanakan dengan benar agar tidak menjadi hambatan bagi penduduk untuk menjadi pemilih.

Keempat, pembentukan tiga provinsi ini jelas akan berdampak pada jumlah daerah pemilihan serta alokasi kursi DPR, DPRD, dan DPD. Sebelum dimekarkan menjadi empat provinsi, Papua hanya terdiri atas satu daerah pemilihan yang memiliki 10 alokasi kursi untuk DPR. Pemekaran Provinsi Papua ini praktis membelah 29 kabupaten/kota yang semula bernaung dalam satu provinsi menjadi terbagi ke dalam empat provinsi. Bahkan pemekaran ini hanya menyisakan 10 kabupaten bagi provinsi induknya, Provinsi Papua.

Untuk itu, pengaturan kembali daerah pemilihan dan alokasi kursi, khususnya untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPD, perlu dilakukan. Penyusunannya tidak boleh serampangan dan perlu memperhatikan prinsip yang tertulis dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Kerumitan ini mungkin tidak terlalu ditemukan dalam menentukan daerah pemilihan bagi pemilu DPD RI. Pasalnya, daerah pemilihan DPD RI adalah provinsi itu sendiri. Dengan demikian, akan ada 37 daerah pemilihan DPD RI pada pemilu mendatang.

Hadirnya tiga provinsi baru ini jelas akan mengubah alokasi kursi. Tidak hanya untuk DPR dan DPRD provinsi, tapi juga kursi DPD RI. Sama halnya dengan penyusunan kembali daerah pemilihan, pengalokasian kursi ini juga tidak dapat dilakukan secara asal-asalan demi kepentingan politik pragmatis semata. Menurut Ramlan Surbakti (2015), alokasi kursi harus memperhatikan aspek representasi. Alokasi kursi DPR, yang semula berjumlah 10 kursi untuk Provinsi Papua, perlu didistribusikan kepada ketiga provinsi baru itu sesuai dengan jumlah penduduknya. Menurut ketentuan undang-undang tentang alokasi 3-10 kursi, minimal ada 12 kursi DPR yang berasal dari keempat provinsi di Papua.

Pendistribusian alokasi kursi dari provinsi induk ini perlu dilakukan agar tidak melanggar prinsip representasi dan tidak mengulang apa yang terjadi pada 2019. Saat itu, Provinsi Kalimantan Timur telah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, tapi jumlah kursi Kalimantan Timur tetap delapan.

Perombakan alokasi kursi DPR di keempat provinsi di Papua ini juga akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah kursi DPR, dari 575 menjadi paling tidak 577 kursi. Alokasi kursi yang representatif juga perlu dilakukan di tingkat DPRD provinsi. Alokasi kursi ini perlu memperhatikan jumlah penduduk setempat, yakni dalam satu provinsi minimal terdapat 35 kursi dan maksimal 120 kursi dengan alokasi kursi tiap daerah pemilihan adalah 3-12 kursi. Adapun untuk alokasi kursi DPD RI di ketiga provinsi tersebut memerlukan 4 kursi. Dengan demikian, nantinya jumlah kursi DPD RI akan menjadi 148 kursi.

Kelima, hal ini juga berdampak pada anggaran Pemilu 2024 yang tidak sedikit. Sekalipun anggaran pemilu diklaim mengikuti jumlah pemilih dan kehadiran provinsi baru ini dianggap tidak mengubah jumlah pemilih tapi logistik, pengawasan, penyelenggara pemilu, dan sebagainya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi tidak ada jaminan bahwa APBD provinsi induk dapat mengakomodasi kebutuhan pemilu untuk dibagi ke tiga provinsi baru. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan anggaran pemilu untuk tiga provinsi tersebut.

Keenam, hal yang juga perlu diperhatikan adalah perihal pemilihan kepala daerah. Jika ketiga provinsi ini akan turut serta dalam pilkada serentak 2024, Undang-Undang Pilkada perlu diubah untuk mengakomodasi keikutsertaan mereka. Perubahan itu penting agar ada jaminan hukum atas penyelenggaraan pilkada di tiga provinsi ini.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek tersebut, termasuk dampak elektoral dari hadirnya tiga provinsi baru ini, pemerintah memang perlu masak-masak mempersiapkan penyelenggaraan pemilu di sana. Pemerintah harus mempersiapkan dasar hukum penyelenggaraan pemilu di ketiga daerah ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kesan terburu-buru ini tentu perlu dibedakan konteksnya dari Pemilu 2019, yang saat itu juga mengikutsertakan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Dalam kasus Kalimantan Utara, saat itu masih terdapat tenggat sekitar dua tahun untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu di sana.

Karena itu, setidaknya pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dapat menjadi jaminan hukum penyelenggaraan pemilu di Bumi Cenderawasih pada akhir November ini. Gerak cepat ini sangat diperlukan karena tenggat peresmian ketiga provinsi baru Papua dan tahapan pemilu beririsan dan hanya menyisakan waktu kurang dari satu setengah tahun. Apalagi pendirian ketiga provinsi ini terjadi pada tahapan pemilu yang sangat awal. Jika pemerintah tidak bergerak cepat, hal itu akan dapat mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya di Papua. Namun penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini haruslah benar-benar berfokus untuk mengakomodasi pemilu di Papua dan tidak menjadi ajang untuk melebarkan isu dalam Pemilu 2024 untuk kepentingan politik jangka pendek. (*)

 

Mouliza K. Donna Sweinstani, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.