Wacana

Wajah Bahasa dalam Dokumen Lembaga

ISTILAH ‘wajah’ (dalam KBBI V daring) didefinisikan sebagai 1) bagian depan dari kepala; roman muka; muka; 2) tokoh (pemain dan sebagainya); 3) apa-apa yang tampak lebih dulu; dan 4) gambaran; corak. Secara garis besar, wajah dapat menjadi gambaran ekspresi, pengenalan, komunikasi, bahkan identitas seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap lembaga pasti memiliki wajah yang menggambarkan beragam kondisi yang ada di lembaganya, termasuk kondisi kebahasaannya. Terkait penggunaan atau penampakan wajah di lembaga, wajah bahasa dalam hal ini adalah gambaran sikap positif lembaga tersebut terhadap bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia adalah bahasa negara sehingga menjadi fokus dalam pembinaan kebahasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terangkum dalam berbagai dasar hukum yang dikeluarkan guna menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, di antaranya butir ketiga dari Sumpah Pemuda: kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; UUD Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Beragam aturan tersebut menjadi penegasan pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia untuk menguatkan wajah bahasa dalam dokumen lembaga. Semakin baik dan benar penggunaan bahasa Indonesia yang tercermin pada dokumen yang dimiliki suatu lembaga, maka semakin positif sikap lembaga tersebut dalam menggunakan bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Papua melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen lembaga secara intensif. Pembinaan ini merupakan kegiatan multitahun yang akan dilaksanakan pada 2022—2024 sebagai upaya penertiban atas penggunaan bahasa Indonesia di dalam dokumen lembaga. Sebanyak lebih dari 45 lembaga yang telah dibina oleh Balai Bahasa Provinsi Papua pada 2022. Lembaga sasarannya adalah lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta berbadan hukum.

Secara garis besar, setiap dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia. Namun, belum menggunakan ejaan dan pilihan kata yang tepat dalam penulisannya. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan pada dokumen resmi negara yang meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan keputusan pengadilan. Kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat ditemukan dalam Ejaan yang Disempurnakan (EYD).  Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah mengeluarkan pedoman ejaan terbaru, yaitu EYD V pada Agustus 2022.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Surat adalah salah satu jenis komunikasi tertulis yang hampir setiap hari dikeluarkan oleh semua lembaga untuk menyampaikan informasi kepada si penerima surat dalam berbagai hal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lembaga. Sebagai contoh pada salah satu lembaga pendidikan di Kota Jayapura telah ditemukan 164 kesalahan yang terdiri atas 66 kesalahan dalam pemakaian huruf, 54 kesalahan dalam penulisan kata, dan 44 kesalahan dalam pemakaian tanda baca. Kesalahan tersebut ditemukan pada tujuh surat pemberitahuan yang dikeluarkan pada Februari—Maret 2022.

Kesalahan yang terdapat pada setiap surat adalah kekeliruan penggunaan tanda hubung dan tanda pisah untuk menyatakan tanggal dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh, Senin-Sabtu, 08.00-21.00 WIT, penulisan yang tepat sesuai dengan EYD V adalah Senin—Sabtu, pukul 8.00—21.00 WIT. Selain itu, penulisan singkatan NIP masih selalu dikuti oleh tanda titik dan angka yang diberi spasi sebagai bentuk pengelompokan. Sementara, penulisan singkatan yang tepat menurut kaidah ejaan adalah singkatan, termasuk akronim, yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Penulisan NIP yang tepat adalah ditulis satu rangkaian tanpa spasi. Contoh penulisan yang tepat adalah NIP 1234567891011121314. Selanjutnya, tata aturan mengenai penulisan NIP ini dapat dilihat dalam Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007.

Banyaknya kesalahan penggunaan ejaan pada surat resmi suatu lembaga tanpa disadari menggambarkan sikap pengabaian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga memiliki format yang berbeda-beda. Namun, penggunaan bahasa dalam dokumen tersebut harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Banyaknya kesalahan penggunaan ejaan pada dokumen lembaga disebabkan oleh beberapa faktor (1) pihak lembaga tidak konsisten dalam menggunakan rujukan pedoman dalam penyusunan tata naskah dinas, (2) minimnya pengetahuan penyusun naskah tentang kaidah bahasa Indonesia sesuai EYD V. Tidak jarang penyusun naskah menyusun naskah dinas berdasarkan inisiatifnya, sehingga pedoman tata naskah dinas menajdi terabaikan, dan (3) penyusun naskah lebih dari satu orang dan menggunakan beberapa perangkat komputer dalam menyusun naskah. Olehnya, memunculkan penulisan surat yang berbeda-beda di lembaga.

Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Penguatan bahasa negara bukan hanya tugas dari lembaga yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, melainkan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menguatkan wajah bahasa Indonesia dalam dokumen lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk menjadi garda terdepan dalam menertibkan penggunaan bahasa negara dalam dokumen lembaga. Lembaga baik swasta, pemerintah, mapun pendidikan akan lebih taat mengikuti arahan dinas yang menaungi. Ini salah satu kunci yang tepat untuk mewujudkan ketertiban pengutamaan bahasa negara di lembaga.

Untuk mewujudkan tertib berbahasa di lembaga, dapat dimulai dengan menyusun tata naskah dinas yang merujuk pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas karena peraturan tersebut merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan tata naskah dinas pada lembaga negara dan pemerintahan daerah. Jika telah memiliki rujukan yang sama dalam penyusunannya, dapat ditelaah secara bersama kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan dokumen lembaga. Kaidah penggunaan ejaan yang terbaru adalah EYD V, dapat diakses dilaman https://ejaan.kemdikbud.go.id/. Bagian penting lainnya adalah perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada semua lembaga pemerintah daerah terkait pedoman tata naskah dinas tersebut, tidak hanya sekadar disampaikan, tetapi perlu membangun komitmen bersama yang kuat untuk menguatkan wajah bahasa dalam dokumen lembaga masing-masing. Jika tidak dilakukan, kesalahan yang sama akan terus terulang.

Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Hal penting yang harus dijaga dan diterapkan di semua lini kehidupan. Salah satunya penumbuhan sikap positif dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui dokumen lembaga. Keterlibatan semua pihak adalah kuncinya. Sekecil apapun yang telah kita lakukan, hal itu sudah menjadi bentuk ikhtiar dalam menguatkan wajah bahasa Indonesia. Mari bersama wujudkan tertib bahasa sebagai wujud menjaga negara melalui bahasa Indonesia. (*)

Nurasiyah, Penyuluh Bahasa KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum  Balai Bahasa Provinsi Papua

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.