Dikejar Tenggat Rekapitulasi, Anggota KPU dari Papua Sewa Pesawat ke Jakarta
JAKARTA — Rencana Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu 2024 sehari sebelum tenggat yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Selasa (19/3/2024), tak terwujud. Penyelesaian rekapitulasi suara nasional terganjal belum tuntasnya rekapitulasi tingkat provinsi di Papua dan Papua Pegunungan. Lambatnya penyelesaian rekapitulasi di kedua provinsi itu, salah satunya, karena hilangnya Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik di sejumlah kecamatan.
Hingga Selasa petang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merekapitulasi hasil suara nasional dari 35 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat yang dimulai sejak Selasa siang ditargetkan tuntas Selasa malam. Adapun rekapitulasi suara nasional untuk Papua dan Papua Pegunungan yang dijadwalkan kemarin batal dilakukan karena rekapitulasi suara tingkat provinsi belum tuntas.
Sementara itu, di depan Gedung Parlemen, Jakarta, terjadi unjuk rasa menolak rekapitulasi nasional karena Pemilu 2024 dinilai berlangsung curang. Massa juga meminta DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Paling lambat 35 hari
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, rekapitulasi suara nasional untuk Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan digelar Rabu (20/3/2024) ini. Anggota KPU kedua provinsi itu dijadwalkan berangkat dari Papua ke Jakarta pada Selasa malam setelah menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat provinsi.
Berdasarkan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus menetapkan hasil pemilu secara nasional paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, penetapan hasil pemilu harus dilakukan KPU paling lambat 20 Maret.
Tak hanya kali ini Papua menjadi provinsi terakhir yang menyelesaikan rekapitulasi. Pada Pemilu 2019, Papua juga menjadi provinsi terakhir yang menyelesaikan rekapitulasi. Adapun Papua Pegunungan merupakan provinsi yang baru dibentuk pada Juni 2022. Sebelumnya, wilayah itu bagian dari Papua.
Menurut Hasyim, lambatnya proses rekapitulasi di Papua dan Papua Pegunungan disebabkan lambatnya rekapitulasi suara di tingkat distrik atau kecamatan. Kelambatan ini, salah satunya, karena anggota panitia pemilihan distrik dari sejumlah distrik di kedua provinsi yang seharusnya bertanggung jawab untuk merekapitulasi suara tingkat kecamatan menghilang dan sulit dicari.
Rekomendasi Bawaslu
Anggota KPU, Idham Holik, menambahkan, hambatan lain saat rekapitulasi di Papua dan Papua Pegunungan adalah adanya rekomendasi penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Banyak waktu yang tersita untuk melaksanakan rekomendasi itu sehingga proses rekapitulasi manual berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi jadi terhambat.
Hingga Selasa siang, proses rekapitulasi tingkat provinsi di Papua masih menyisakan rekapitulasi untuk Kota Jayapura. Adapun untuk Papua Pegunungan, KPU Tolikara masih dalam proses menyelesaikan rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi berjenjang di kedua provinsi diperkirakan selesai pada Selasa malam.
”Informasi yang kami terima hingga Selasa petang, rekapitulasi suara sudah memasuki tahap akhir untuk segera ditetapkan. Sekitar pukul 22.00 WIT, KPU Papua dan Papua Pegunungan akan berangkat bersama ke Jakarta dengan pesawat carter,” tutur Idham.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay mengakui KPU Papua Pegunungan dan Papua menyewa pesawat milik Trigana Air untuk membawa komisioner dan staf ke Jakarta guna menghadiri rapat pleno KPU RI.
“Memang benar kami terpaksa menyewa pesawat karena tidak ada penerbangan terjadwal yang melayani Jayapura -Jakarta di malam hari. Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar untuk mengisi BBM,” kata Theodorus dilansir Antara, Selasa malam (19/3/2024).
Theodorus yang masih berada di bandara Sentani itu menjelaskan, berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten disebabkan adanya beberapa kendala termasuk aksi protes terhadap PPD. KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
“Puji Tuhan, Selasa malam rapat pleno KPU Papua Pegunungan selesai dilaksanakan walaupun banyak yang mengajukan keberatan dan kami bersama komisioner KPU Papua berangkat dan setibanya di Jakarta akan langsung mengikuti rapat pleno di KPU RI,” kata dia.
Sementara itu Area Manager Trigana Papua Irwan Rohendi secara terpisah mengakui, pihaknya menyiapkan Boeing 737-500 untuk membawa komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua.
“Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar. Pesawat tersebut dipiloti Capt.Marsya da Fo.Guruh,” kata Irwan Rohendi. (kom/ant)
