Reforma Agraria Capres Sulit Terwujud
JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil ragu tiga pasangan calon presiden akan dapat merealisasi janji-janji mereka di bidang reforma agraria. Sebab, ketiganya tidak menjadikan reforma agraria sebagai agenda pokok dalam visi-misi mereka, melainkan terkesan hanya sampiran.
“Janji reforma agraria yang terlampir pada masing-masing visi-misi pasangan calon presiden hanya diposisikan sebagai agenda kecil, bukan agenda pokok,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Senin (15/1/2024), dilansir Koran Tempo.
Dewi mengatakan ketiga pasangan calon presiden sudah memberi janji agenda reforma agraria dalam berbagai program di visi-misi mereka. Tapi ia sangsi ketiga pasangan calon presiden itu dapat mewujudkan agenda tersebut. Apalagi partai pengusung ketiganya ikut menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat, yang justru memicu eskalasi konflik agraria di masyarakat terus naik.
“Bagaimana mau menjalankan agenda reforma agraria kalau partai dan pendukungnya saja membuat aturan yang pro-pengusaha?” ujar Dewi.
Laporan Koalisi Pembaruan Agraria menyebutkan angka konflik agraria sepanjang 2023 meningkat dibanding pada satu tahun sebelumnya. Lalu angka konflik agraria selama pemerintahan Joko Widodo juga lebih banyak dibanding pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pemerintahan Jokowi, sejak 2014 hingga akhir 2023, konflik agraria mencapai 2.939, terbanyak di sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur. Lalu konflik agraria di era pemerintahan Yudhoyono selama 2005-2014 sebanyak 1.520.
Konflik agraria teranyar adalah agenda pemerintah mengosongkan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, untuk pembangunan Rempang Eco-City. Sebagian besar masyarakat Pulau Rempang menentang rencana itu dengan berunjuk rasa di kantor Kepala Otorita Batam pada September tahun lalu. Unjuk rasa ini berujung penetapan 34 orang yang kontra terhadap Rempang Eco-City sebagai tersangka. Perkara mereka tengah berjalan di Pengadilan Negeri Batam.
Urusan agraria akan menjadi tema debat keempat calon presiden dan wakil presiden pada Ahad mendatang. Tema lainnya adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, masyarakat adat, dan desa. Debat kali ini akan menghadirkan tiga calon wakil presiden, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md.
Pasangan calon presiden dalam visi-misinya mengusung program reforma agraria yang berbeda. Misalnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung penyelesaian konflik agraria dan keberpihakan kepada petani. Prabowo Subianto-Gibran mengusung agenda swasembada pangan. Lalu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. berjanji memberantas mafia tanah.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian yakin agenda reformasi agraria ketiga calon presiden akan sulit direalisasi. Sebab, ada konflik kepentingan antara partai pengusung calon presiden dan tim kampanye mereka terhadap reforma agraria tersebut.
“Partai pengusung ketiga kandidat dan para pendukungnya adalah bagian dari pemerintah yang abai terhadap reforma agraria,” katanya, kemarin.
Uli mencontohkan kepemilikan area konsesi Prabowo lewat perusahaan miliknya seluas 500 ribu hektare dengan status hak guna usaha di Kalimantan Timur dan Aceh bakal menjadi sandungan. Lewat perusahaan masing-masing, sebagian pengurus partai pengusung Prabowo-Gibran ataupun tim kampanye berkonflik agraria di lapangan.
Ia melanjutkan, agenda reforma agraria Prabowo-Gibran yang mengusung swasembada pangan lewat program food estate dikhawatirkan hanya mengulang kegagalan program lumbung pangan saat ini. Tanggung jawab food estate berada di Kementerian Pertahanan.
Agenda food estate ini juga dinilai tidak sejalan dengan reforma agraria. Dalam reforma agraria, pemerintah semestinya meredistribusi tanah negara ke masyarakat, bukan dengan proyek food estate yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah. “Masalahnya, proyek ini akan dilanjutkan Prabowo-Gibran jika menang,” kata Uli.
Pasangan Ganjar-Mahfud juga diyakini akan sulit merealisasi komitmen di bidang reforma agraria. Sebab, kata Uli, Ganjar diduga terlibat dalam sejumlah konflik agraria di Jawa Tengah. Misalnya, surat keputusan yang pernah diterbitkan Ganjar ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah. SK itu yang mengizinkan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Separuh warga Wadas menentang penambangan di kampung mereka tersebut karena akan merusak lingkungan.
Selanjutnya, kata Uli, pasangan Anies-Muhaimin juga dikhawatirkan sulit merealisasi reforma agraria yang dijanjikan. Alasannya, dua partai politik pendukung Anies ikut mengesahkan UU Cipta Kerja. Karena itu, “Kami tidak punya ekspektasi tinggi bahwa Pemilu 2024 akan meletakkan reforma agraria sebagai agenda utama calon presiden.”
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin, Sunraizal, mengatakan jagoannya akan menjalankan agenda reforma agraria dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Tapi, sebelum melanjutkannya, kata dia, kubu Anies-Muhaimin akan mengkaji berbagai persoalan di urusan agraria lebih dulu untuk memastikan langkah selanjutnya. “Jika hasilnya kontraproduktif, kami hentikan dan teruskan dengan inovasi atau membuat kebijakan baru.”
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Ario Bimo, mengatakan pihaknya menggagas konsep reforma agraria bersandingan dengan agenda kedaulatan pangan. Ia mengatakan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program food estate.
Adapun juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Tama Satrya Langkung, mengatakan pokok utama dalam agenda reforma agraria Ganjar-Mahfud berfokus pada pemberantasan mafia tanah, pemberian sertifikat tanah, serta pengakuan wilayah dan hutan adat. “Urusan tanah ini tidak terlepas juga dari soal adat. Ini kami anggap suatu ekosistem yang harus dijaga dan diperjuangkan untuk menuju kesejahteraan masyarakat.” (tem/sem)
