Awal Tahun 2024, Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat Capai Rp179,39 Miliar

MANOKWARI — Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat  melaporkan beberapa perkembangan ekonomi, realisasi APBN Regional, APBD Konsolidasian, penerimaan pajak dan kepabeanan cukai sampai periode 31 Januari 2024.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa secara umum realiasasi pendapatan negara di APBN Regional Provinsi Papua Barat cukup baik.

“Sampai dengan 31 Januari 2024 ini, berdasarkan catatan kami pendapatan negara di Provinsi Papua Barat terkumpul sebanyak Rp 179,39 miliar atau sebesar 5,06 persen,” kata Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Kamis (29/2/2024).

Ia menerangkan, realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp144,27 miliar. Kontribusi terbesar disumbang Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp81,04 miliar disusul oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp60,73 miliar

Lanjut Purwadhi, ada lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan APBN di Papua Barat. Pertama, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami pertumbuhan neto negatif, lantaran mengalami kontraksi sebesar 60.30% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 29.25%.

“Penurunan dikarenakan adanya perbedaan kondisi pembayaran dari bendahara pemerintah pada Januari 2023 dengan Januari 2024. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pergeseran pembayaran setoran dari bendahara Tahun 2022 yang dibayarkan pada Januari 2023 karena adanya kendala teknis terkait rekening penampungan di Bank Papua,” jelas dia.

Kedua, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor tumbuh 36.79%(yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 14%.

“Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas perdagangan,” ucapnya.

Ketiga, sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 13.17% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 12.32%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya peningkatan aktivitas kegiatan pertambangan terutama dari BP Berau LTD.

Kempat, sektor Industri Pengolahan tumbuh 9.14% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 9.62%. Pertumbuhan ini disebabkan dari peningkatan aktivitas industri pengolahan yang menjadi penopang kegiatan ekonomi di Regional Papua Barat, yaitu antara lain industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen.

Kelima, sektor aktivitas keuangan dan asuransi tumbuh 18.77% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 8.09%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPh Potput dari Wajib Pajak Cabang yang bergerak di bidang perbankan.

Dari sisi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), secara akumulatif sampai dengan 31 Januari 2024, penerimaan PNBP terealisasi sebesar Rp 35,11 miliar atau 12,76 persen dari yang ditargetkan.

Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada Pendapatan BLU yang telah terealisasi 2,54 miliar sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat realisasi.

“PNBP di regional Papua Barat didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL),” kata Purwadhi.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp 283,77 miliar, tumbuh positif sebesar 9,88 persen (yoy).

Hal tersebut didorong oleh kinerja belanja barang dan belanja pegawai yang mencatatkan pertumbuhan positif mencapai 175,50 miliar atau 27,47 persen (yoy). Komponen realisasi terbesar adalah belanja pegawai yang merupakan komitmen satker dalam ketepatan waktu pembayaran Gaji Induk ASN, TNI/POLRI, serta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

“Selain itu, terkait persiapan pelaksanaan dan pengawasan pemilu dan pilkada serentak 2024,” ucap dia.

Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan 31 Januari 2023 telah disalurkan sebesar Rp 829,39 miliar atau 4,19 persen, turun 4,19 persen (yoy).

Penurunan tersebut dikarenakan Persyaratan Penyaluran DAU BG bulan

Januari belum dilengkapi oleh Pemda Kab. Maybrat menyebabkan sehingga belum mengalami penyaluran. Sedangkan 14 dari 15 Pemda sudah mendapatkan realisasi DAU BG Bulan Januari dengan total mencapai Rp313 miliar. (sem)