Entaskan Stunting, Pemda Mansel Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
RANSIKI – Pemda Manokwari Selatan terus berupaya melakukan percepatan pengentasan masalah stunting di daerah itu. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi stunting di Mansel ada di angka 28,5 persen dengan estimasi jumlah balita stunting mencapai 682 anak.
Wakil Bupati Manokwari Selatan Wakil Bupati Mansel Wempi Rengkung saat membuka kegiatan Deseminasi Rencana Tindaklanjut Audit Kasus Stunting pada Jumat (7/10/2022) menjelaskan, Pemda Mansel berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menikberatkan kepada perencanaan dan program meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan kesehatan serta pendidikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka stunting di kabupaten Manokwari Selatan.
“Upaya pemerintah dalam ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga harus dioptimalkan agar mampu meningkatkan produktivitas serta memenuhi kebutuhan ekonomi,” kata Rengkung saat membuka kegiatan Deseminasi Rencana Tindaklanjut Audit Kasus Stunting pada Jumat (7/10/2022).
Menurutnya, permasalahan stunting memiliki mata rantai yang saling mempengaruhi seperti tingginya prevalensi perkawinan anak usia 15-19 tahun yang mencapai 9,74 persen.
“Prevalensi wanita usia 16 tahun yang pernah kawin mencapai 11,19 persen dan usia 17-18 tahun di angka 14,03 persen,” tuturnya.
Tingginya perkawinan di usia remaja, dapat dilihat dari rendahnya presentasi perempuan yang masih sekolah. Hal ini kata dia, dapat berpotensi meningkatkan risiko stunting, karena ibu hamil tidak mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya seribu hari pertama kehidupan bayi.
“Kemudian akses untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil serta pendampingan selama kehamilan maupun pasca persalinan,” ujarnya.
Dengan demikian, Pemda Mansel terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Hal ini melalui proses perencanaan yang akurat, dan bersifat continue,” ucapnya.
Lanjut Rengkung, saat ini ada upaya yang tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus stunting, dengan memberikan bantuan nontunai berupa pemberian bahan makanan bergizi, fasilitas air bersih dan lain sebagainya.
“Ini didistribusikan kepada balita stunting dan ibu hamil, melalui sistem kontrol yang efektif. Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu setiap instansi yang telah ditetapkan sebagai anggota TPPS, harus fokus untuk memaksimalkan program,” tegasnya.(PB24)
