Satu Tahun Pandemi, Ada 132 Kasus Kematian di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Hingga Kamis (25/3/2021) atau pascasatu tahun pandemi, kasus Covid-19 di Papua Barat mencapai 8.171 kasus. Kematian akibat Covid-19 selama satu tahun di Papua Barat mencapai 132 kasus.

Berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat, hingga Kamis, akumulasi kasus Covid-19 di daerah itu mencapai 8.171 kasus. Dari jumlah itu, 503 kasus masih dalam perawatan, 7.536 kasus sembuh, dan 132 kasus meninggal dunia.

Sejak kasus positif pertama ditemukan di Kota Sorong, Kamis (26/3/2020), sudah 38.494 orang yang diperiksa. Hasilnya 30.323 orang atau 78,8% negatif, dan 8.171 atau 21,2% orang terkonfirmasi positif. Selain itu, kasus kematian akibat Covid-19 di Papua Barat juga terus menurun. Saat ini presentasi kematiannya 1,6 persen dengan tingkat kesembuhan mencapai 92,2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan mengatakan, selama satu tahun pandemi Pemerintah Provinsi Papua Barat berhasil memperkuat ketersediaan infrastruktur kesehatan dalam menunjang proses tes, pelacakan, hingga perawatan. Sejauh ini daerah itu sudah memiliki peralatan pemeriksaan sampel tes usap di Laboratorium Kesehatan di sejumlah daerah, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, RSU Provinsi Papua Barat, RSUD Bintuni, dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Sorong.

Selain itu, kata Parorongan, sejumlah terobosan penanganan Covid-19 juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, misalnya pemeriksaan Covid-19 bagi pekerja publik dan tenaga kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

“Juga tracing kasus sejak ada indikasi seorang terkonfirmasi positif Covid-19 dan  pembatasan aktivitas sosial baik di ruang publik serta pembatasan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa pandemi,” kata Otto Parorongan di Manokwari, Kamis 25 Maret 2021.

Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, Parorongan mengakui, perjuangan melawan pandemi Covid-19 selama satu tahun menguras tenaga. Anggaran daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah di aspek yang lain terpaksa dialihkan untuk mengendalikan kasus Covid-19.

Dia menyebutkan, hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama di ruang publik.

“Hingga saat ini, masih ada masyarakat yang tidak mempercayai adanya Covid-19. Mereka beranggapan informasi dan berita terkait Covid-19, hanya sebagai kampanye isu untuk kepentingan anggaran bagi pejabat. Hal ini berdampak pada kepatuhan masyarakat melaksanakan 3M: Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Mengenakan Masker,” paparnya.

Dia menambahkan upaya pemerintah mempercepat program pemberian vaksin Covid-19 disebut sebagai langkah nyata untuk menghentikan pandemi Covid-19 di Papua Barat. Bahkan, vaksin dinilai sebagai senjata ampuh untuk memutus penularan virus corona.

“Karena itu target penyuntikan vaksin bagi pekerja publik termasuk masyarakat umum terus dilakukan. Penyuntikan vaksin dilakukan sesuai pembagian zonasi wilayah  yakni Manokwari Raya, Sorong Raya dan Fakfak-Kaimana,” jelasnya.

Menurutnya, vaksin Covid-19 dengan kombinasi penerapan protokol kesehatan 3M yang ketat dan konsisten seperti anjuran pemerintah bisa melindungi diri dari Covid-19 yang disebabkan virus corona jenis baru.

“Dikombinasi dengan protokol kesehatan 3M yang ketat dan konsisten, kita akan aman dari Covid-19. Vaksin dapat melindungi diri kita dan keluarga, maka selain alat bantu perang melawan Covid-19, vaksin adalah alat pelindung yang ampuh,” tukasnya.

Parorongan juga mengakui kuota vaksin yang diterima Papua Barat masih sangat terbatas. Hal ini lantara adanya kebijakan nasional terkait distribusi vaksin 70% untuk Jawa dan Bali, sementara 30% untuk wilayah di luar Jawa Bali.

Perlu data epidemologi

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Musa Yosep Sombuk mengapresiasi langkah percepatan penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kita harus mengakui bahwa sejak tahun lalu sampai hari ini pemerintah masih terus bekerja keras untuk menangani pandemi ini,” ujarnya.

Musa juga memberikan sejumlah catatan penting yang masih harus dikerjakan oleh pemererintah daerah di antaranya, penyiapan data berdasarkan analisis  tren epidemologi virus Covid-19. Menurutnya, data epidemologi ini menjadi  kunci sukses mengukur keberhasilan penanganan Covid-19 di Papua Barat.

Selain itu, menurutnya, jalur koordinasi antara kabupaten dan provinsi belum berjalan beriringan, karena sejauh ini masih terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang penentuan kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Pemerintah wajib menyiapkan data epidemologi setiap kasus per hari dan memperbaiki pola koordinasi antara daerah dan provinsi,” katanya.

Lebih lanjut Musa mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai penularan varian baru Covid-19. Sambil juga memperbaiki sistem kerja kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penyaluran bantuan tunai atau bapok harus dilakukan secara tersistem bukan secara insindental. Pemerintah melalui Satuan Tugas harus membuka ke publik tentang sumber asal alokasi anggaran yang digunakan oleh untuk pemulihan ekonomi dan bantuan stimulan bagi masyarakat.

“Pemerintah wajib terbuka terkait asal usul anggaran yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi di daerah ini,” ujarnya.

Meskipun begitu, Musa optimis dukungan masyarakat dalam mematuhi prokes menjadi keberhasilan bersama melawan pandemi Covid-19. Dia juga meminta agar hak tenaga kesehatan dan relawan Covid-19 wajib menjadi prioritas pemerintah.

“Tenaga kesehatan harus diperhatikan secara serius karena kontribusi besar mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hak nakes dan relawan Covid-19 harus diberikan sesuai kinerja yang telah mereka berikan bagi daerah,” katanya. (PB1/PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 26 Maret 2021