Kodam Kasuari Tingkatkan Kapasitas Babinsa Jaga Stabilitas Politik
MANOKWARI – Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari terus meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, terutama menjelang Pemilu Serentak 2024.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap, mengatakan Babinsa memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
“Setiap tahun kemampuan dan kualitas semua Babinsa kami tingkatkan agar semakin sigap,” kata Alamsyah Harahap di Manokwari, Rabu (23/8/2023).
Babinsa, kata dia, tidak hanya diikutsertakan dalam pelatihan kemampuan pada level Kodam melainkan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad).
Dengan demikian, penguasaan terhadap manajemen teritori dan komunikasi sosial saat berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat dapat terlaksana secara maksimal. “Teknologi semakin berkembang, pengetahuan Babinsa harus di-upgrade supaya tidak ketinggalan,” ucap Alamsyah Harahap.
Menurut dia optimalisasi peran Babinsa juga bermaksud mendukung pemerintah daerah menurunkan kemiskinan ekstrem dan masalah balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting.
Hal itu sesuai arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman, agar seluruh personel terlibat dalam upaya percepatan pembangunan demi menyejahterakan masyarakat.
“Supaya wilayah yang cukup jauh dari sentuhan bisa mendapatkan penanganan, tapi di Papua Barat semua sudah terjangkau,” ujar Alamsyah.
Ia menjelaskan bahwa TNI telah berkomitmen mengawal seluruh perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di seluruh Papua Barat dan Papua Barat.
Oleh sebabnya, sinergi kolaborasi dengan kepolisian terus ditingkatkan demi mewujudkan pemilu yang damai, jujur dan adil. “TNI dan Polri senantiasa memberikan pengamanan supaya pemilu aman,” kata dia.
Pangdam menegaskan integritas dan netralitas TNI tidak perlu diragukan ketika pemilu, karena seluruh personel wajib mengikuti garis komando pimpinan.
Personel TNI dilarang menggunakan peralatan atau turut membantu kontestan memenangkan pemilu, meskipun yang bersangkutan adalah purnawirawan TNI. “Komando TNI tegak lurus, tidak ada yang bisa belokan,” tegas Pangdam. (SWF)
