Pemkab Manokwari Sepakati Penyerahan Dana Hibah ke KPU untuk Pilkada 2024
MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Komisi Pemiihan Umum (KPU) Manokwari melakukan penandatangan kesepakatan penyerahan dana dana hibah terkait penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jumat (27/10/2023).
Pendandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2024 oleh Bupati Manokwari Hermus Indou bersama Ketua KPU Manokwari Christine.R. Rumkabu ini disaksikan Ketua Bawaslu Manokwari Yustinus Yosep Maturan dan Wakil Ketua DPRD Manokwari Bons Rumbruren
Besaran dana hibah yang disepakati untuk diserahkan yaitu Rp 50 miliar untuk KPU Manokwari dengan rincian Rp 20 miliar atau 40 persen Tahun Anggaran 2023 dan Rp 30 miliar atau 60 persen Tahun Anggaran 2024.
Bupati Hermus dalam arahannya mengatakan kesepakatan penyerahan dana hibah merupakan bentuk komitmen Pemkab Manokwari untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.
“Ini juga pemenuhan kewajiban terhadap amanat dan hak konstitusi yang ada sehingga masyarakat nanti dapat dengan bebas menentukan pilihan mereka,” kata Hermus.
Ia menerangkan komitmen tersebut dipercayakan kepada KPU. Maka dari itu, ia berharap KPU dapat memanfaatkan dana hibah secara bijaksana dan bertanggungjawab.
“Dengan adanya dana hibah ini, pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan. Tentunya dana ini bersumber dari APBD. Maka saya berharap dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Ia mengatakan alokasi hibah yang diberikan ke KPU Manokwari sudah berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran hibah ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama TAPD dan KPU,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini KPU Manokwari sudah efisien dan efektif menggunakan dana hibah dari Pemda. Hal itu dibuktikan pada pelaksanaan pilkada sebelumnya.
“KPU Manokwari mengembalikan dana hibah sebesar Rp10 miliar ke kas daerah,” ucapnya.
Ketua KPU Manokwari Christine Rumkabu mengapresiasi kinerja Pemkab Manowkari sehingga penandatangan NPHD dapat terlaksana.
“KPU Manokwari menjadi yang pertama dari 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang melakukan penandatanganan NPHD,” Kata Christine.
Christine menyebut, KPU Manokwari akan melakukan perekrutan badan ad hoc yang nantinya akan melaksanakan tahapan pilkada yang secara regulasi akan terpisah dengan pemilu.
Christine juga menyapaikan bahwa terdapat sejumlah logistik untuk keperluan pemilu sudah tiba dan diterima KPU Manokwari.
“Tinta sudah datang dan ada beberapa logistik lainnya,” kata Christine. (FAN)
