Pemkab Sorong Teken NPHD untuk Biaya Pilkada 2024, Pencairan Dilakukan 2 Kali
SORONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Aimas, Jumat (10/11/2023).
Penandatanganan NPHD dilakukan antara Pemkab Sorong dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso menyebut anggaran untuk KPU sebesar Rp56,2 miliar.
” KPU usulkan sebesar Rp70 miliar, tetapi lalu kita putuskan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) atas dasar pertimbangan konkret, akhirnya kita sepakati dana hibah pilkada Rp56,2 miliar,” kata Yan Piet Mosso.
Dana hibah pilkada itu dicairkan dalam dua tahap, masing-masing tahap pertama sebesar 40 persen dialokasi pada APBD Perubahan 2023 dan sisa 60 persen disalurkan pada tahap kedua melalui APBD 2024.
Menurut ia, Pemilu dan Pilkada 2024 mencapai predikat sukses, aman dan berkualitas apabila seluruh pihak ikut bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi itu.
“Sistem demokrasi yang berkualitas akan melahirkan pemimpin berkualitas. Ini diciptakan penyelenggara pemilu dan masyarakat sehingga kita berharap KPU benar-benar menjalankan proses itu sebaik mungkin,” ujarnya.
Mosso meminta seluruh tahapan pemilu dan pilkada berjalan sesuai dengan mekanisme. Selain itu, seluruh pihak harus bersama-sama menjaga Pemilu dan Pilkada 2024 berlangsung aman, lancar dan sukses.
“Kalau sukses berarti seluruh proses itu berkualitas. Kita harus bertanggung jawab bersama mulai dari tahapan awal pemilu dan pilkada supaya berjalan aman,” tambahnya.
“Kami berharap supaya KPU terus melakukan koordinasi dengan pemerintah karena pemerintah diberi tanggung jawab besar untuk mengawal proses ini sampai sukses,” kata Mosso menambahkan.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sorong Frengki Duwit menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong atas dukungan konkret kepada lembaganya untuk menjalankan Pilkada 2024.
“Saya atas nama komisioner menyampaikan terima kasih atas bantuan ini karena pilkada tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah,” katanya.
Sesuai instruksi Mendagri Tito Karnavian, bahwa batas akhir penandatanganan NPHD Pilkada 2024 pada Jumat ini. “Setelah ini, kami akan mulai menjalankan tahapan pilkada,” imbuh Frengki. (mar)
