Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Barat 2019
MANOKWARI, PB News – Sejak Januari hingga Mei 2018 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang dan akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan kegiatan penyusunan RKPD tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2019 di Aston Niu Manokwari Hotel, Rabu (28/3/2018).
Forum yang dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani ini dihadiri beberapa unsur yaitu Instansi Vertikal di Provinsi Papua Barat, Asisten/Staf Ahli/Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat, Akadimisi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat, OPD Provinsi Papua Barat, Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, Pelaku Dunia Usaha, Organisasi Profesi, LSM/Ormas, dan Pers.
Wagub Muhamad Lakotani dalam sambutannya mengatakan rencana kerja Pemprov Papua Barat mengarah pada tujuan utama prioritas pembangunan nasional yang kemudian juga akan dijadikan prioritas pembangunan di kabupaten/kota. Sehingga diperlukan masukan yang berbobot untuk penyusunannya melalui Forum Konsultasi Publik ini.
Terkait penyusunan RKPD Papua Barat ini, Lakotani berpesan agar tetap berpijak pada beberapa hal yakni tata kelola pemerintahan yang baik, sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, peningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, peningkatkan perekonomian berbasis pariwisata, pertanian yang mandiri dan berdaulat, dan penguatan kerukunan antar umat beragama.
“Tantangan pembangunan daerah sangat berat, maka target RPJMD 2017-2022 kita letakan pada 6 rencana makro daerah, yang harus dicapai dalam lima tahun. Yang dijabarkan dalam RKPD tahunan daerah,” ujar Lakotani.
Diketahui, keenam rencana makro daerah itu meliputi : indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 63,63 persen, presentasi kemiskinan turun menjadi 23,29 persen, gini ratio turun menjadi 0,37 persen, pentumbuhan ekonomi meningkat 9,00 persen, pengangguran terbuka turun 6,42 persen, dan inflasi tahunan diharapkan menurun 3,66 persen.
“Ini menjadi tantangan bersama kita semua. Karena itu diharapkan melalui program yang berbobot diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah pembangunan ini. Untuk itu, kita diminta untuk dalam penyusunan (RKPD 2019), harus memiliki indikator yang terukur, mudah tercapai dan realistis dalam pelaksanaannya,” tukas Lakotani.
Lakotani berharap konsultasi publik yang merupakan tahap awal penyusunan RKPD tahun 2019 dapat menjadi media dalam penyusunan komitmen bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan bahkan sampai pengawasan APBD 2019. (*/PB8)
