Inflasi Akibat Kenaikan Harga Minyak Mengancam Dunia
JAKARTA – Sejumlah negara di dunia sedang dihadapkan dengan ancaman inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Jika tak diantisipasi, kenaikan harga BBM yang kemudian memicu inflasi juga bisa terjadi di Indonesia.
Terkait hal itu, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mendukung upaya pemerintah menjaga inflasi. Caranya dengan menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) hingga liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia.
Pertamina menyampaikan, perseroan menerapkan strategi dengan menjaga suplai hulu dan hilir migas, keandalan infrastruktur, serta memenuhi pasokan stok, baik minyak mentah maupun produk migas. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, dengan upaya tersebut, Pertamina dapat menjaga kestabilan harga produknya, terutama BBM dan LPG yang merupakan produk hilir migas yang berpengaruh terhadap inflasi.
“Pertamina akan terus memonitor pasokan BBM dan LPG, terutama subsidi, agar tetap aman dan tepat sasaran. Salah satunya dengan menjaga dari sisi suplai. Karena jika suplai berkurang maka dapat terjadi kenaikan harga di pasar,” ujar Nicke, Kamis (14/9/2023).
Nicke menambahkan, upaya Pertamina dalam menjaga suplai tidak hanya pada hilir migas atau produk. Namun, secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Produksi hulu dari lapangan-lapangan Pertamina harus terjaga agar suplai minyak mentah (crude) untuk kilang cukup. Dengan demikian, kilang mampu memproduksi produk BBM dan turunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun untuk memastikan suplai dan stok tersebut, Nicke mengatakan, Pertamina memanfaatkan teknologi digital yang dapat memberikan data dan informasi stok secara real time dari seluruh infrastuktur distribusi energi. Dengan teknologi tersebut, Pertamina dapat memastikan kecukupan stoknya di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kami memiliki Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center untuk memonitor semua stok baik dari kilang, kemudian yang ada di kapal hingga di SPBU. Kami jaga supaya tidak terjadi kelangkaan,” ujar Nicke.
Ia menambahkan, Pertamina juga telah melakukan digitalisasi di SPBU dan melakukan pendaftaran Subsidi Tepat sehingga distribusi BBM subsidi relatif bisa dikendalikan dan dimonitor dengan baik. Sejalan dengan regulasi pemerintah dalam memastikan subsidi tepat sasaran, Pertamina juga tengah melakukan pendaftaran masyarakat yang berhak mendapatkan LPG 3 kg subsidi.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan rata-rata harga Indonesia crude price (ICP) atau minyak mentah Indonesia pada Agustus 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 82,59 dolar AS per barel. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 7,53 dolar AS per barel jika dibandingkan dengan ICP Juli di angka 75,06 dolar AS per barel.
Penetapan ICP Agustus 2023 itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 324 Tahun 2023. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, berdasarkan analisis Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, kenaikan ICP dipengaruhi oleh beberapa faktor pada pasokan minyak mentah global.
Hal itu, yakni pemotongan produksi minyak secara sukarela oleh Arab Saudi sebesar satu juta barel per hari akan berlanjut hingga September 2023. Kemudian, komitmen Rusia pada kebijakan pemotongan pasokan OPEC+ sebesar 500 ribu barel per hari sejak Maret hingga akhir 2023, serta rencana Rusia untuk menurunkan ekspor minyak mentah hingga 300 ribu barel per hari pada September 2023.
Selain itu, penggunaan oil rig aktif di AS menunjukkan tren yang terus menurun sejak November 2022, dan pada 25 Agustus mencapai level terendah sejak Maret 2022, yaitu 512 oil rig. Kenaikan harga minyak mentah juga disebabkan oleh peningkatan ketegangan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina serta akibat terjadinya Badai Idalia di lepas pantai Teluk Meksiko dan Florida pada akhir Agustus 2023.
“Ini menyebabkan kekhawatiran pasar atas gangguan pada produksi dan distribusi minyak mentah dari kawasan Teluk Meksiko,” katanya.
Indeks harga konsumen Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan terbesar dalam 14 bulan pada Agustus 2023. Harga BBM diketehui menuasi memicu peningkatan inflasi tersebut.
Seperti dikutip dari Reuters, indeks harga konsumen AS meningkat sebesar 0,6 persen pada Agustus 2023 setelah naik 0,2 persen selama dua bulan berturut-turut. Inflasi meningkat menjadi 3,7 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan konsensus sebesar 3,6 persen (yoy) secara tahunan dan bulan sebelumnya sebesar 3,2 persen (yoy).
Sementara itu, harga bensin melonjak 10,6 persen pada Agustus 2023 setelah naik 0,2 persen pada bulan sebelumnya. Harga BBM tersebut menyumbang lebih dari separuh kenaikan indeks harga konsumen AS.
Berdasarkan data dari Administrasi Informasi Energi AS, harga bensin meningkat pada Agustus 2023 mencapai puncaknya pada 3,98 dolar AS. Sementara pada Juli 2023 harganya mencapai 3,67 dolar AS.
Meskipun inflasi AS pada Agustus 2023 meningkat, angka tersebut menjadi kenaikan inflasi tahunan yang terkecil dalam hampir dua tahun terakhir. Sehingga kemungkinan memberikan peluang bagi bank sentral AS, The Fed, untuk tidak menaikkan suku bunga pada pekan depan.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai laju inflasi yang tidak terkendali menjadi ancaman banyak negara. Hal ini mengingat semakin tingginya harga minyak, yang mengerek harga energi, khususnya BBM.
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan, di Indonesia laju inflasi terlihat dari harga pangan, salah satunya komoditas beras. Dari awal 2023 sampai Agustus 2023, laju inflasi beras sebesar delapan persen secara year to date.
“Dampak minyak mentah yang naik kemudian ke BBM sudah terlihat dari harga pangan contohnya beras, year to date atau dari awal tahun 2023 sampai Agustus sudah mengalami inflasi delapan persen dan akan disusul harga pangan lainnya. Kita mengalami dua tantangan sekaligus dari harga energi dan harga pangan, ditambah El Nino,” ujarnya dilansri Republika, Kamis (14/9/2023).
Bhima menyebut adanya kombinasi tersebut memicu inflasi 2023 diperkirakan sebesar empat persen. Menurut Bhima, saat ini inflasi disebabkan dari sisi penawaran dibandingkan pemulihan dari sisi permintaan.
“Jadi, harus ada intervensi dari sisi penawaran bagaimana caranya harga atau biaya input baik dari energi dan sektor pertanian, pupuk, biaya transportasi pertanian yang harus dikendalikan oleh pemerintah,” katanya. (REP)
