Menteri Investasi Siap Datangkan Investor China ke KEK Sorong

SORONG  — Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Laha dalia bersama Pemerintah Pro vinsi Papua Barat Daya akan mendatangkan investor dari China yang bergerak di bidang smelter nikel dan pabrik baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

“Saya pernah diberitahukan soal investor dari China itu, me reka kan mau bangun smelter nikel di sini (KEK Sorong). Tetapi mereka minta jaminan bahan baku,” kata Bahlil, di So rong, Sabtu (5/8/2023).

Perusahaan asal China yang telah siap beroperasi di kawa san tersebut, karena sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sorong sejak April 2023 lalu.

Menurut Bahlil, pemerintah senantiasa menyambut baik adanya investor yang ingin be rinvestasi di KEK Sorong, namun terkendala dengan peme nuhan bahan baku yang belum tersedia di KEK Sorong.

Berkaitan dengan itu, Bahlil telah berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mencari solusi bersama untuk menjawab kebutuhan investor asal China.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinis Papua Barat Daya adalah se gera menginventarisir izin usaha pertambangan (IUPIUP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun tidak produk tif, untuk ditata kembali.

“Nah memang itu salah satu masalah, saya baru bicarakan dengan Pak Gubernur adalah kami segera mengiventarisir IUPIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di lokasi Ka bupaten Sorong maupun di Ra ja Ampat, yang tidak produk tif segera kami tata. Tujuannya apa, tidak akan mungkin Investasi masuk kalau tidak ada jaminan bahan baku. Nah jadi itu tugas kami yang akan kami do rong ke depan,” kata Menteri Investasi itu pula.

Dugaan Tarik Ulur

PT Malamoi Olom Wobok (MOW) melalui Direktur Bis nis Mohammad Said Noer se bagai pengelola KEK, menjelaskan soal adanya dugaan tarik ulur kepentingan lain di balik belum beroperasinya investor asal China di KEK Sorong. Karena, perusahaan asal China itu telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupa ten Sorong dan PT MOW pada April 2023 lalu.

“Kami tidak ada punya ke pentingan di dalam, kami justru mengajak investor China untuk masuk dan berinvestasi,” kata Said Noer.

Dia menyatakan, bebera pa waktu lalu, pihaknya masih sempat bertemu di salah sa tu hotel di Jakarta untuk mem bicarakan kelanjutan dari investasi perusahaan tersebut di KEK Sorong.

“Tapi investor China mengha rapkan bahwa lahan itu harusn ya mereka miliki. Sementara SK Bupati itu menjelaskan tentang (kewenangan kami) sebagai pengelola. Bukan kami punya kewenangan untuk melakukan penjualan lahan,” ujar Said.

Sebelumnya, di dalam isi MoU pada beberapa tahun lalu antara pemerintah setempat, PT MOW dan investor China menyebutkan bahwa pihak In vestor hanya akan menyewa lahan selama kurang lebih 30 ta hun untuk melaksanakan operasi pembangunan smelter nikel dan pabrik baterai.

Pernyataan Said tersebut di bantah dengan tegas oleh pi hak investor melalui perusa haan konsultan PT Sino Consultan Indonesia melalui Direktur PT Sino Adriana Imelda Da at.

“Kalau MoU yang sudah di tandatangani itu adalah MoU antara pihak investor dengan Pemda Kabupaten Sorong dan BUMD setempat dalam hal ini PT MOW untuk mendatangkan investor,” ujar Adriana Daat.

Sebagai perusahaan konsul tan, kata Adriana, pihaknya su dah menghadirkan investor. Namun kendala saat ini ada lah soal bahan baku dan ketersediaan lahan yang akan digunakan masih kurang dan belum disediakan PT MOW.

“Kami sudah menghadirkan investor yang siap berinvesta si di KEK Sorong. Kendala saat ini adalah soal bahan baku dan juga ketersediaan lahan yang akan digunakan yang masih kurang. Kemudian kesiapan PT MOW sendiri dalam hal ini se bagai pengelola dari kawasan ekonomi khusus,” kata dia lagi. Pernyataan Menteri Inves tasi, ujar dia pula, sudah sangat jelas bahwa kendala utama adalah soal bahan baku dan kebutuhan lahan yang sangat luas, namun belum disediakan pihak PT MOW sebagai pengelola KEK Sorong.

“Jadi bukan karena ingin me miliki lahan, sehingga menjadi kendala belum beroperasinya perusahaan asal China itu. Hal ini harus kami luruskan dan jan gan dibolak balik yang akhirn ya menghambat proses investasi yang sudah ditandatangani melalui MoU,” kata Adriana.

Adriana mengungkapkan ba hwa dalam investasi di kawasan KEK, pihaknya akan membutuhkan sebanyak 3.000 kar yawan yang akan diterima secara bertahap, dengan total nilai investasi sebesar Rp22 tri liun.

“Penerimaan karyawan sekitar 3.000 karyawan dengan total investasi sebesar Rp22 triliun yang dibagi dalam tiga tahapan,” ujar Adriana.

Pihaknya telah siap 95 persen untuk beroperasinya inves tasi di kawasan KEK Sorong, dan sangat bersyukur mendapat dukungan dari pemerintah baik Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kabu paten Sorong. Namun terkait kendala di lapangan, saat ini pihaknya hanya menunggu ke siapan PT MOW menuju konsorsium.

“Kesiapan kami saat ini su dah 95 persen untuk beropera si di kawasan ekonomi khusus. Dari pihak pemerintah daerah sendiri, baik Penjabat Gu bernur, Penjabat Bupati, Kadis PTSP sangat mendukung ka mi dalam hal ini. Saat ini kami hanya menunggu kesiapan dari pihak PT MOW,” ujar Adria na pula.

Dia mengakui bahwa ketika investasi ini masuk, akan mem bawa dampak positif dan ber manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK ini, terlebih bagi Tanah Papua den gan membuka lapangan kerja yang cukup besar.

Dugaan adanya tarik ulur ke pentingan lain di balik mande knya operasional investor China menjadi perhatian serius Pemkab Sorong. Bahkan dari informasi yang didapatkan, Pemkab Sorong telah me lakukan evaluasi secara holistik terhadap kinerja PT MOW selaku perusahaan daerah. (ANT)