Buka Raker Bupati/Walikota, Waterpauw Ingatkan Bukan Agenda Serimonial Semata
MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw membuka Rapat Kerja Bupati dan Walikota se-Papua Barat di Auditorium PKK Arfai, Manokwari, Selasa (14/6/2022).
Raker yang mengusung thema “Konsolidasi Pemerintahan Dalam Rangka Penyelarasan Program Pembangunan” dihadiri Ketua MRPB, Bupati Manokwari, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Sekda Pegunungan Arfak, Bupati Maybrat, Bupati Tambrauw, Bupati Fakfak, Bupati Kaimana, Bupati Teluk Wondama, serta perwakilan Bupati/Walikota lainnya serta Forkopimda dan pimpinan OPD.
“Raker Bupati dan Walikota bukan sekedar agenda seremonial semata, melainkan kewajiban bersama untuk memanfaatkan momentum ini secara baik dan bertanggung jawab,” ungkap Paulus Waterpauw.
Paulus menerangkan, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir di tahun 2022, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 yang akan digunakan Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
“Penyusunan RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini,” jelasnya.
Terdapat sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini, yakni pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, indeks pembangunan manusia yang di bawah rata-rata nasional, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka, serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan.
“Hal ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi kita, dengan bersama memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Paulus Waterpauw mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dirumuskan target yang realistis dalam RPD Provinsi Papua Barat periode 2023-2026.
Menurutnya, ada enam sasaran makro daerah yang perlu mendapat perhatian, yaitu: meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 5,8%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 6,68%, menurunnya Gini Ratio sebesar 0,373%, menurunnya persentasi kemiskinan sebesar 19,35%, menurunnya tingkat penganguran terbuka sebesar 5,5%, dan menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca, lahan dan kehutanan sebesar 40%.
“Enam sasaran makro daerah ini akan dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Barat periode 2023-2026, sekaligus menantang kita semua untuk bekerja lebih keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat, tentu melalui usulan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang muncul,” paparnya. (PBN)
