DPR Akan Kucurkan Rp10,5 M untuk APD dan Bapok
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 miliar untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan bantuan bahan pokok (bapok).
“Jadi anggaran yang akan kita realokasikan ini lebih kita prioritaskan untuk kepentingan belanja APD dan bahan makanan pokok yang kita serahkan ke masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini,” kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, di sela-sela rapat penyampaian pokok-pokok pikiran DPR bersama pemerintah terkait rencana kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2021 di Manokwari, Kamis (16/4/2020).
Orgenes menjelaskan, dana tersebut yang diambil dari tiga pos kegiatan DPR Papua Barat yaitu studi banding, bimbingan teknis dan kunjungan ke daerah. Namun, jumlah tersebut bisa saja tetap sesuai rencana atau juga mengalami pergeseran sesuai dengan keputusan yang akan diambil dalam rapat khusus DPR Papua Barat, setelah rapat bersama pemerintah.
“Kita lihat di luar sana begitu banyak pihak yang secara sukarela telah datang ke masyarakat dengan sejumlah bantuan. Jangan sampai pemerintah dan DPR hanya diam saja. Mana wujud kepedulian kita?” ujarnya.
Dia menuturkan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh kehilangan sumber penghasilan dan terancam kekurangan bahan makanan karena penghasilan mereka menurun dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang perlu segera ditanggapi oleh pemerintah termasuk DPR sebagai wakil dari masyarakat.
Dia menegaskan bahwa apabila hari ini DPR sepakat, maka anggaran yang direalokasikan tersebut akan segera dicairkan. Rencana itu dapat dilakukan, mengingat sebagian besar anggotanya saat ini sedang berada di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing karena kegiatan perkantoran untuk sementara dihentikan.
“Kebetulan sebagian besar anggota saat ini ada di dapil masing-masing jadi bisa dilibatkan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan di lapangan,” pungkas dia. (PB25)
