Dewan Gereja Minta OPM Bebaskan Pilot Susi Air

SENTANI – Dewan Gereja Papua meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Max Marthein.

Dewan Gereja Papua telah mengirim surat terbuka kepada Egianus Kogoya agar Kapten Philips segera dibebaskan karena psikologisnya akan terganggu.

“Selain itu, keluarga pilot berkebangsaan Selandia Baru itu juga akan terganggu sehingga kami harap Egianus Kogoya bisa melihat dari sisi kemanusiaan,” kata anggota Dewan Gereja Papua, Pdt Socratez Soryan Yoman, di Sentani, Jumat (24/2/2023).

Menurut Yoman, jika Egianus melepaskan pilot Philips Max Marthein, akan mendapat simpati yang luar biasa dari masyarakat global karena dianggap telah berjuang dari sisi politik. “Kami berharap agar Egianus Kogoya bisa mencari suatu mediator yang netral yang bisa dipercaya, baik dari pemerintah maupun pihak TPNPB-OPM dalam melakukan pembebasan pilot Susi Air,” ujarnya.

Yoman menjelaskan, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat urgen, tapi dampaknya akan luas terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. “Karena kami tidak menghendaki ada yang menjadi korban dari masyarakat kecil, TNI-Polri dan TPNP-OPM, sehingga kami ingin pilot Susi Air bisa dibebaskan,” katanya.

Sementara, moderator Dewan Gereja Papua Pdt Benny Giay mengatakan, pihaknya meminta Egianus Kogaya mulai segera menunjuk tim juru runding untuk membebaskan pilot Susi Air itu. “Ini tentu untuk mencegah lebih banyak korban masyarakat sipil di Distrik Paro dan distrik lain di Kabupaten Nduga,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu menggunakan hukum terorisme dalam menindak anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Boy menyebut, apa yang mereka lakukan merupakan kejahatan terorisme. “KKB itu sudah merupakan bagian dari kejahatan terorisme,” kata Boy.

Dia mengatakan, saat ini lembaga yang dipimpinnya terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Bumi Cenderawasih terkait penanganan KKB Papua. Jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, aparat penegak hukum diminta tak ragu karena Indonesia sudah memiliki landasan dalam menindak, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terkait penegakan hukum, pemerintah terutama instansi terkait, yakni TNI/Polri saat ini terus berproses, terutama dalam hal pembebasan Kapten Philips Max Marthein, pilot Susi Air yang disandera anggota KKB. “Jadi, semua on the track dan yang terpenting orang Papua terus kita berikan pencerahan agar jangan sampai ikut narasi yang dibangun jaringan KKB yang menghalalkan kekerasan dalam mencapai tujuan,” ujar kepala BNPT bergelar adat Datuak Rangkayo Basa tersebut.

Terkait anggota KKB yang meminta sejumlah uang dan senjata dengan imbalan membebaskan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut, Boy mengatakan, hal itu akan sulit dikabulkan pemerintah. Masyarakat di Tanah Air juga diminta terus mendukung pemerintah dalam menangani KKB. “Tentu kita tidak ingin tuntutan yang sifatnya di luar akal sehat untuk dipenuhi,” kata dia menegaskan.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, Polri tak menghendaki penindakan terhadap KKB dalam misi pembebasan Pilot Susi Air di Nduga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itu, Mathius mengingatkan agar pasukan gabungan Operasi Damai Cartenz cermat mengukur setiap langkah dalam misi khusus pembebasan Kapten Philips Max Marthein asal Selandia Baru tersebut.

“Kita sudah mempersiapkan penghitungan yang cermat. TNI bersama Polri menghitung kecermatan ini menjadi sangat penting. Karena untuk menghindari ekses lain dari misi pembebasan ini. Ekses lain ini suka sekali dimanfaatkan oleh kelompok mereka (KKB) dengan berbagai cara untuk membuat seolah-olah kami dari aparat TNI dan Polri melakukan hal-hal yang seperti melanggar HAM di Papua,” ujar Irjen Mathius.

Karena itu, kata dia, pasukan gabungan yang sudah disiapkan untuk melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata Egianus Kogoya tetap mengutamakan pendekatan negosiasi. TNI dan Polri sudah melibatkan otoritas eksternal mulai dari tokoh-tokoh adat dan kalangan agamawan di Papua. Pun melibatkan tokoh-tokoh di pemerintah daerah. Tujuannya agar KKB memilih jalur nonagresif dengan mengembalikan Kapten Philips. Akan tetapi, kata Irjen Mathius, negosiasi tersebut tentunya ada batas waktu.

“Negosiasi yang sudah dilakukan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat ini sudah kita kedepankan. Tetapi, tentu kami dari aparat TNI dan Polri tidak bisa berlama-lama menunggu itu. Karena kita juga melihat kondisi pasukan dan keselamatan pilot,” kata Irjen Mathius.

Sementara, kata dia, kesiapan pasukan gabungan TNI dan Polri sudah melakukan pengawasan, pengintaian, terkait keberadaan KKB Egianus Kogoya yang membawa serta Kapten Philips sebagai sandera dan tawanan.

Menurutnya, kelompok tersebut berpindah-pindah tempat, tetapi masih dapat terdeteksi. TNI-Polri, kata dia, sudah melakukan pengepungan dan mempersempit ruang gerak KKB Papua Pegunungan tersebut.

“Mulai dari Paro, Maguru, Mugi, hingga Mapegnduga, ini semua anggota (pasukan) sudah ada di sana semua. Termasuk pengamanan maksimal di Kota Kenyam. Kita tetap melakukan pengawasan dan menunggu. Apabila kelompok ini keluar, penindakan hukum akan dilakukan. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, kepada bupati, agar masyarakatnya bisa ditangani dengan baik sehingga dalam penindakan ini tidak ada dampak dan eksesnya kepada masyarakat,” ujar Mathius.

Kapten Philips dalam penyanderaan KKB sejak Selasa (7/2). Sebelum melakukan penawanan, sayap militer prokemerdekaan Papua itu juga melakukan penyerangan di Lapangan Udara Paro, Nduga. Satu pesawat terbang sipil, milik maskapai Susi Air dibakar dalam penyerangan tersebut. Sampai saat ini Kapten Philips masih dalam penguasaan kelompok bersenjata tersebut.

Sementara, TNI dan Polri sejak pekan lalu menambah pasukannya ke wilayah tersebut sebagai respons serangan KKB itu. TNI dan Polri serta pemerintah sejak pekan lalu juga melakukan beberapa kali evakuasi terhadap masyarakat sipil dari wilayah tersebut. (REP)