Keberlanjutan Otsus Ditolak karena Pemda Kurang Transparan
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Manokwari menilai pemerintah daerah kurang transparan dalam melaporkan data penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua. Kondisi itu menjadi pemicu aksi penolakan terhadap keberlanjutan dana Otsus di masa mendatang.
Ketua BMP Manokwari, Yance Mara mengatakan, pemerintah daerah perlu mesosialisasikan penggunaan dana Otsus kepada masyarakat asli Papua. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan dana tersebut.
“Banyak masyarakat menyampaikan tidak menikmati dana Otsus, ada juga menyampaikan Otsus gagal. Itu karena selama ini pemerintah kurang transparan,” ujar Yance kepada awak media di Manokwari, Selasa (17/11/2020).
Menurut dia, tata kelola dana Otsus yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merujuk pada amanah dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, maka pemanfaatan dana Otsus dapat dirasakan hingga ke level masyarakat akar rumput.
“Untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, jadi sudah bukan hanya untuk para pengelola,” tegas dia.
Dia mengakui, sebelum pemerintah pusat menggelontorkan dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, banyak masyarakat yang taraf hidupnya berada di bawah rata-rata garis kemiskinan. Kondisi itu, perlahan mulai mengalami perbaikan setelah adanya dana Otsus. Walaupun, kehadiran dana Otsus belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan kepada kesejahteraan masyarakat asli Papua.
“Tanpa Otsus Papua Barat tidak bisa lebih maju seperti sekarang ini, keberlangsungan pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Walaupun belum maksimal, tetapi sudah sangat banyak membantu,” tutur Yance.
Dirinya berharap agar aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah kalangan masyarakat terkait dana Otsus dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah daerah. Supaya, tata kelola pemanfaatan dana Otsus di masa mendatang dapat berjalan sesuai harapan masyarakat asli Papua.
“Terutama peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan setiap individu masyarakat asli Papua dan juga ada peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Selaku Ketua BMP Kabupaten Manokwari, dirinya mendukung keberlanjutan dana Otsus Papua. Gelontoran dana Otsus dari pemerintah pusat itu masih dibutuhkan dalam pembangunan daerah dan SDM Papua.
“Sangat mendukung agar tetap dilanjutkan, akan tetapi dalam pengelolaan harus sesuai dengan UU Otsus,” tegas dia.
“Bahwa dana Otsus diberikan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Papua , maka pengelolaan harus tepat sasaran, sesuai harapan masyarakat,” kata dia menambahkan. (PB15)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 18 November 2020
