Mengembalikan Kepercayaan Investor
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan pembukaan suspensi saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sejak Kamis pekan lalu akan dilakukan setelah permasalahan penyebab penghentian perdagangan tersebut diselesaikan perseroan.
Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bursa dapat mempertimbangkan pembukaan suspensi setelah WSKT menyampaikan hasil rapat umum pemegang obligasi (RUPO).
“Bursa dapat mempertimbangkan pembukaan suspensi setelah perseroan menyampaikan hasil RUPO dan laporan atau keterbukaan informasi mengenai adanya amendemen atas perjanjian perwaliamanatan kepada publik terkait dengan rencana restrukturisasi obligasi,” ujar Yetna. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-E.
Research & Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro, mengungkapkan, meski pada akhirnya suspensi saham WSKT dibuka setelah mendapatkan persetujuan proses restrukturisasi dari investor obligasi, tingkat kepercayaan investor dipastikan tetap akan luntur. “WSKT perlu menunjukkan perbaikan fundamental secara konsisten dan menjanjikan supaya ada peluang untuk kembali dilirik investor,” katanya.
Nico menambahkan, adanya isu gagal bayar perusahaan konstruksi pelat merah tak dapat dimungkiri juga membuat persepsi risiko investor terhadap saham emiten sektor konstruksi meningkat. “Investor yang sudah telanjur memiliki saham WSKT harus mempersiapkan exit strategy karena, dari beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, arah saham dominan dalam tren turun karena persepsi investor sudah berubah,” katanya.
Nasib emiten sektor konstruksi, di sisi lain, akan bergantung pada kejelasan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan harapan proyek tersebut dapat mendorong peningkatan kontrak baru. “Proyek IKN akan berpotensi mendorong kinerja BUMN karya agar fundamentalnya menjadi lebih baik dari sisi pendapatan dan tentunya reputasi,” ujar Nico.
Keberlanjutan pembangunan IKN masih akan terus dicermati investor, termasuk hingga masa pemerintahan baru setelah Pemilihan Umum 2024. “Apakah presiden yang baru akan meneruskan proyek ini atau berubah haluan.” (TEM)
