Mutu Pendidikan di Manokwari Rendah, Komitmen Pemda Dibutuhkan

MANOKWARI, PB News – Guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Manokwari, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi berbagai polemik antara lain, belum adanya pemerataan tenaga guru di sejumlah sekolah khususnya di daerah pinggiran kota, kelayakan upah bagi guru honorer dan minimnya sarana prasarana pendidikan sebagai pemicu mutu pendidikan di daerah setempat rendah.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari, mengatakan, semestinya alokasi dana pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai 20 persen lebih. Hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi dan merupakan solusi menyelesaikan permasalah pemerataan guru dan gaji guru honorer di daerah setempat. Sedangkan, alokasi APBD Kabupaten Manokwari tahun 2018 untuk sektor pendidikan hanya 17 persen lebih.

“Dua hal itu (pemerataan dan gaji guru honorer) merupakan dasar untuk menjamin mutu pendidikan di Kabupaten Manokwari,” kata Ayu saat dikonfirmasi Papua Barat News melalui saluran telephone, pekan lalu.

Dengan kebijakan alokasi 17 persen, lanjut dia, persoalan pendidikan tidak bisa diatasi secara maksimal. Dan ini menjadi pertanyaan anggota legislatif terhadap komitmen pemda dalam membangun dunia pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Kecukupan anggaran syarat merealisasikan segala keterbatasan yang terjadi pada dunia pendidikan.

“Saat ini kita tidak bisa bangga dengan pendidikan di Manokwari karena masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama kualitas pendidikan dasar,” tutur dia.

Selain itu, kompetensi guru menjadi sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena guru adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan murid. Terdapat berbagai komponen dimiliki agar dapat dikatakan sebagai guru profesional, yakni afeksi, penguasaan ilmu pengetahuan, penyajian bahan pelajaran, hubungan guru dengan murid dan lingkungan di mana tempatnya bertugas.

“Guru perlu dibekali dengan kemampuan yang baik karena guru penentu hasil SDM di Manokwari, dan guru juga berhadapan langsung dengan murid,” terang.

Dia berharap, pemda segera merespon dan memformulasikan program yang akan berdampak signifikan (pacu kemampuan baca dan tulis) bagi dunia pendidikan, seperti program literasi dari United Nations Emergency Children’s Fund (Unicef) yang berakhir periode 2018.

“Harus dilanjutkan karena program itu (Program literasi Unicef,red) selesai tahun ini. Pemda sudah sangat terbantu, jadi wajib didukung,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Manokwari Yosak Saroi, menilai, pemerataan guru di sekolah harus diimbangi dengan komitmen guru dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, karena kerap dijumpai guru mangkir dari tempat tugas. Ke depannya, melalui tahapan seleksi tenaga guru dan monitoring intens dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, menjadi alternatif terbaik menghasilkan tenaga guru yang memiliki loyalitas pengabdian.

“Guru-guru ini banyak yang tidak betah kalau ditugaskan di daerah-daerah, dan kegiatan belajar mengajar jadi terhambat karena guru tidak ada,” terang dia.

Yosak menilai, perbaikan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi harus seirama tanggung jawab guru  serta memberikan efek peningkatan kualitas pendidikan.

Telah diberitakan media ini sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Barnabas Dowansiba, mengatakan, minimnya tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) menjadi permasalahan serius di Manokwari. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya guru PNS yang pensiun, sementara tidak ada pengganti atau penambahan guru PNS.

Barnabas menyebutkan, jumlah tenaga guru SD dulunya mencapai 1.300 orang, namun jumlah tersebut semakin berkurang seiring dengan banyak diantara mereka yang pensiun. Pada akhirnya, data Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mencatat saat ini tinggal 600-an orang guru.

“Legislatif dan eksekutif, mari kita lihat permasalahan ini secara serius. Penambahan jumlah guru di Manokwari sudah sangat mendesak. Banyak guru yang pensiun tapi tidak ada penambahan. Tahun ini saja ada 12 guru lagi yang akan pensiun,” ujar Dowansiba.

Menurut dia, untuk menutupi kekurangan tenaga guru pihaknya akhirnya memilih opsi untuk memaksimalkan tenaga guru honorer. Persoalan baru pun muncul, jumlah guru honorer akhirnya melampaui jumlah guru berstatus PNS. Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari jumlah guru honorer mencapai 700-an orang. Jumlah tersebut tidak mungkin ditambah lagi karena dinas harus membagi anggaran yang ada untuk pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan.

“Idealnya Kabupaten Manokwari membutuhkan guru sebanyak 2.000 orang sesuai dengan jumlah sekolah yang ada. Namun karena keterbatasan anggaran maka tahun ini tidak ada penambahan guru kontrak,” terang Dowansiba.

Selain tenaga guru, kata Barnabas, keterbatasan sarana dan fasilitas ruang kelas dan saran penunjang pendidikan lainnya seperti perpustakaan, laboratorium dan rumah guru juga masih menjadi masalah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu sinergitas semua pihak, karena pendidikan selain menjadi  kebutuhan dasar juga jadi indikator perkembangan sebuah daerah. (PB9)