Sekda Mansel Berharap Dilakukan Pembinaan Berjenjang Terkait LAKIP
RANSIKI – Sekda Manokwari Selatan (Mansel) Hengky Tewu berharap ada pembinaan berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi kemudian ke pemerintah kabupaten/kota terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
Sebab kata Tewu, khusus di Indonesia bagian timur, LAKIP ini sangat sedikit yang mampu menyelesaikan. Apalagi kata Tewu, format LAKIP seperti komponen perencanaan dan perjanjian kerja tidak dibuat.
“Kita berharap pemerintah pusat melakukan pembinaan berjenjang ke provinsi dan dari provinsi pembinaan di kabupaten. Karena yang terjadi sekarang, pemerintah pusat sudah tidak melakukan dan kemudian pemerintah provinsi pun tidak melakukannya. Akhirnya kita yang sudah dari awal ketinggalan susah untuk ngejar,” ungkap Hengky Tewu, Rabu (26/4/2023).
“Karena kalau orang berganti dan tidak dibina, akan ada kebingungan dalam menyusun. LAKIP itu ujung dari proses administrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya sendiri,” paparnya.
Selain itu kata Tewu, OPD yang ada juga terkesan lalai dengan dengan penyusunan dokumen contohnya seperti dokumen Renstra.
“Dari awal kita wajib ada Renstra OPD, sementara masih banyak OPD yang belum mengerjakan Renstra. Kalau Renja OPD rata-rata sudah punya. Dua dokumen itu sudah poin 50 persen dari LAKIP. Jadi ketika mereka mau buat laporan LAKIP, ada yang putus di awal. Itu yang jadi kesulitan,” ujarnya.
Meski begitu lanjut Tewu, pihaknya akan terus mendorong agar LAKIP ini tetap berjalan maksimal, meski hanya sebatas pada laporan realisasi anggaran.
“Karena cara kita menilai OPD dengan itu. Jadi tetap akan kita dorong dan perkuat untuk LAKIP ini meski hanya laporan realisasi anggaran,” tukasnya. (ADK)
